Pemuda Keerom Imbau Tokoh Adat dan Gereja Mediasi Kasus Lukas Enembe
Rabu, 05 Oktober 2022 - 19:50 WIB
“Tetapi mereka itu justru sekarang sedang membentengi sehingga akses untuk penanganan hukum terhambat. Pertanyaannya, faktor apa yang mendorong mereka berbuat begitu?,” kata Ferdinand di Keerom, Rabu (5/10/2022).
Menurut Ferdinand, kelompok yang membentengi Lukas Enembe dilatari faktor emosional. Ketokohan Lukas Enembe membuat mereka melakukan proteksi. Proteksi dilakukan karena mereka merasa Lukas Enembe dipolitisir.
Baca juga: Mengadu ke DPR Papua, Keluarga Lukas Enembe Bawa Surat Isinya 40 Orang Siap Perang
Sementara di pihak lain, ada prosedur hukum yang harus ditegakkan. Pemanggilan ketiga pasti akan dilakukan, dan mungkin ada penjemputan paksa. Masyarakat akan merespon, para pendukung Lukas Enembe pasti tidak diam, dan aparat penegak hukum juga akan merespons.
“Aparatur datang dengan alat kelengkapan negara, masyarakat hadapi dengan tangan kosong. Di sinilah bahayanya, masyarakat bisa jadi korban,” tegas Ferdinand.
Sikap Ferdinand tegas, siapapun penyelenggara Pemerintah, Gubernur, Bupati, kepala distrik sampai kepala kampung, bahkan presiden sekalipun kalau melakukan pelanggaran hukum, wajib ditindak.
“Tetapi jika ada kelompok masyarakat yang merasa ini dipolitisir, kenapa ini dipolitisir?,” tegas Ferdinand.
Menurut Ferdinand, kelompok yang membentengi Lukas Enembe dilatari faktor emosional. Ketokohan Lukas Enembe membuat mereka melakukan proteksi. Proteksi dilakukan karena mereka merasa Lukas Enembe dipolitisir.
Baca juga: Mengadu ke DPR Papua, Keluarga Lukas Enembe Bawa Surat Isinya 40 Orang Siap Perang
Sementara di pihak lain, ada prosedur hukum yang harus ditegakkan. Pemanggilan ketiga pasti akan dilakukan, dan mungkin ada penjemputan paksa. Masyarakat akan merespon, para pendukung Lukas Enembe pasti tidak diam, dan aparat penegak hukum juga akan merespons.
“Aparatur datang dengan alat kelengkapan negara, masyarakat hadapi dengan tangan kosong. Di sinilah bahayanya, masyarakat bisa jadi korban,” tegas Ferdinand.
Sikap Ferdinand tegas, siapapun penyelenggara Pemerintah, Gubernur, Bupati, kepala distrik sampai kepala kampung, bahkan presiden sekalipun kalau melakukan pelanggaran hukum, wajib ditindak.
“Tetapi jika ada kelompok masyarakat yang merasa ini dipolitisir, kenapa ini dipolitisir?,” tegas Ferdinand.
Lihat Juga :