Kondisi Abnormal akibat COVID-19, Mensos Minta Pendamping PKH Kerja Keras
Sabtu, 04 Juli 2020 - 16:04 WIB
Untuk itu, dirinya meminta kepada pendamping PKH, koordinator wilayah (korwil), koordinator regional (koreg), koordinator kabupaten (korkab), dan suvervisor, serta 500 peserta yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, agar meningkatkan kualitas dalam pendampingan KPM di wilayahnya masing-masing.
Terlebih di Jawa Barat tercatat ada sebanyak 1.750.000 KPM atau sekitar 20% penduduk menerima program bansos PKH.
Ditambah dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 3,5 juta keluarga. Belum lagi adanya warga yang kehilangan penghasilan akibat terdampak COVID-19 dan sebelumnya tidak masuk dalam data penerima PKH dan BPNT.
"Sejak Januari-Juli 2020 sekitar Rp3,7 triliun sudah tercairkan untuk program tersebut. Realisasinya tidak mungkin lancar kalau koordinasi dengan daerah tidak bagus. Makanya koordinasi ke daerah terus ditingkatkan agar serapan bantuan dan anggaran juga bisa cepat, sesuai dengan keinginan Pa Presiden," ucapnya.
Juliari berpesan kepada pendamping PKH, untuk memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tetap dipegang oleh KPM.
Terlebih di Jawa Barat tercatat ada sebanyak 1.750.000 KPM atau sekitar 20% penduduk menerima program bansos PKH.
Ditambah dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 3,5 juta keluarga. Belum lagi adanya warga yang kehilangan penghasilan akibat terdampak COVID-19 dan sebelumnya tidak masuk dalam data penerima PKH dan BPNT.
"Sejak Januari-Juli 2020 sekitar Rp3,7 triliun sudah tercairkan untuk program tersebut. Realisasinya tidak mungkin lancar kalau koordinasi dengan daerah tidak bagus. Makanya koordinasi ke daerah terus ditingkatkan agar serapan bantuan dan anggaran juga bisa cepat, sesuai dengan keinginan Pa Presiden," ucapnya.
Juliari berpesan kepada pendamping PKH, untuk memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tetap dipegang oleh KPM.
Lihat Juga :