PSBB Bodebek Diperpanjang hingga 22 Mei
Senin, 27 April 2020 - 15:38 WIB
"Ekonomi masih bisa tumbuh lagi, sedangkan nyawa tidak dapat kita bangkitkan lagi. Jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga di daerah masing - masing," ungkapnya.
Diketahui, rapat evaluasi PSBB wilayah Bodebek yang digelar di Pendopo Bupati Bogor dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dan Bupati Bekasi yang diwakili Asisten Pemerintahan Kabupaten Bekasi Juhandi. (Baca juga: 350 Penumpang KRL Jalani Swab Test Massal di Stasiun Bogor)
Ade Yasin mengatakan, penerapan PSBB untuk penegakan hukum esensinya tidak jelas. Misalnya, pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan. "Selain antisipasi pengetatan PSBB, perpanjangan PSBB juga mengurangi kejahatan yang selama ini semakin marak di Bogor," ujarnya.
Dedie A Rachim menambahkan terkait analisis 9 sektor yang dikecualikan, dimana tempat ibadah sudah ditutup, namun pabrik masih berjalan. Seharusnya sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan. "Harus ada perpanjangan PSBB dengan pengetatan," tegasnya. (Baca juga: PSBB Bodebek Diperpanjang, 5 Kepala Daerah Kembali Minta KRL Disetop)
Diketahui, rapat evaluasi PSBB wilayah Bodebek yang digelar di Pendopo Bupati Bogor dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dan Bupati Bekasi yang diwakili Asisten Pemerintahan Kabupaten Bekasi Juhandi. (Baca juga: 350 Penumpang KRL Jalani Swab Test Massal di Stasiun Bogor)
Ade Yasin mengatakan, penerapan PSBB untuk penegakan hukum esensinya tidak jelas. Misalnya, pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan. "Selain antisipasi pengetatan PSBB, perpanjangan PSBB juga mengurangi kejahatan yang selama ini semakin marak di Bogor," ujarnya.
Dedie A Rachim menambahkan terkait analisis 9 sektor yang dikecualikan, dimana tempat ibadah sudah ditutup, namun pabrik masih berjalan. Seharusnya sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan. "Harus ada perpanjangan PSBB dengan pengetatan," tegasnya. (Baca juga: PSBB Bodebek Diperpanjang, 5 Kepala Daerah Kembali Minta KRL Disetop)
(jon)
Lihat Juga :