Pelabelan BPA Dinilai Tidak Ada Urgensinya Bagi Rakyat
Selasa, 06 September 2022 - 21:21 WIB
Namun, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif di dalam negeri. Tak hanya melibatkan peneliti yang pro dengan pendapat BPOM, tetapi peneliti yang tidak sependapat dengan BPOM juga harus dilibatkan.
"Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stakeholder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang BPA ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tapi kalau nggak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya, penelitian komprehensif ini dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis. "Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Benar atau tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya jangan diatur, kasihan industri," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena mengatakan, hingga saat ini persoalan tersebut belum dibahas oleh komisi. "Masih pro dan kontra," ucapnya.
Baca juga: Kominfo Cabut Soal Disinformasi Kandungan BPA Galon AMDK
"Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stakeholder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang BPA ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tapi kalau nggak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya, penelitian komprehensif ini dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis. "Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Benar atau tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya jangan diatur, kasihan industri," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena mengatakan, hingga saat ini persoalan tersebut belum dibahas oleh komisi. "Masih pro dan kontra," ucapnya.
Baca juga: Kominfo Cabut Soal Disinformasi Kandungan BPA Galon AMDK
Lihat Juga :