Faktor Ekonomi Dominasi Anak di Makassar Tidak Sekolah
Jum'at, 02 September 2022 - 07:10 WIB
Dia menegaskan, seluruh warga di Kota Makassar harus mengenyam pendidikan. Paling sedikit harus menjalani pendidikan 10 tahun dari tingkat PAUD/TK hingga ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Setiap lorong nanti akan kami buat ruang belajar PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) khusus untuk anak tidak sekolah. Nanti tetap ada ijazahnya, kami ikutkan ujian paket A untuk SD dan paket B untuk jenjang SMP, yang jelas semua anak harus sekolah," tandasnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar , Yeni Rahman berujar bahwa dalam penanganan anak tidak sekolah, Dinas Sosial harus turut berpartisipasi.
Baca Juga: Lima Tahun, 4.508 Anak di Kota Makassar Putus Sekolah
Dinas Sosial harus meninjau kembali data anak-anak itu apakah keluarganya tercatat sebagai penerima manfaat dari program keluarga harapan atau PKH.
Sebab menurut Yeni, tidak ada alasan bagi keluarga penerima manfaat PKH untuk tidak menyekolahkan anaknya. Pasalnya, bantuan itu juga ditujukan untuk mengakomodasi akses agar anak-anak mengenyam pendidikan formal.
"Harus diketahui dulu alasannya kenapa dia tidak sekolah. Kalau masalah ekonomi, harus kembali lagi melihat anak-anak yang putus sekolah itu apakah keluarganya dapat PKH atau tidak. Karena mereka yang dapat PKH itu adalah mereka yang punya anak usia sekolah," sebut Yeni.
"Jangan sampai orang tua si anak terdaftar PKH, tapi dia pikir bantuan itu untuk konsumtif. Padahal PKH itu juga untuk sekolah," imbuh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Jika anak yang didata bukan termasuk dalam keluarga penerima manfaat PKH, sambung Yeni, maka Dinsos bertugas untuk memprioritaskan dia agar tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, untuk kemudian didorong menjadi penerima manfaat PKH.
"Setiap lorong nanti akan kami buat ruang belajar PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) khusus untuk anak tidak sekolah. Nanti tetap ada ijazahnya, kami ikutkan ujian paket A untuk SD dan paket B untuk jenjang SMP, yang jelas semua anak harus sekolah," tandasnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar , Yeni Rahman berujar bahwa dalam penanganan anak tidak sekolah, Dinas Sosial harus turut berpartisipasi.
Baca Juga: Lima Tahun, 4.508 Anak di Kota Makassar Putus Sekolah
Dinas Sosial harus meninjau kembali data anak-anak itu apakah keluarganya tercatat sebagai penerima manfaat dari program keluarga harapan atau PKH.
Sebab menurut Yeni, tidak ada alasan bagi keluarga penerima manfaat PKH untuk tidak menyekolahkan anaknya. Pasalnya, bantuan itu juga ditujukan untuk mengakomodasi akses agar anak-anak mengenyam pendidikan formal.
"Harus diketahui dulu alasannya kenapa dia tidak sekolah. Kalau masalah ekonomi, harus kembali lagi melihat anak-anak yang putus sekolah itu apakah keluarganya dapat PKH atau tidak. Karena mereka yang dapat PKH itu adalah mereka yang punya anak usia sekolah," sebut Yeni.
"Jangan sampai orang tua si anak terdaftar PKH, tapi dia pikir bantuan itu untuk konsumtif. Padahal PKH itu juga untuk sekolah," imbuh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Jika anak yang didata bukan termasuk dalam keluarga penerima manfaat PKH, sambung Yeni, maka Dinsos bertugas untuk memprioritaskan dia agar tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, untuk kemudian didorong menjadi penerima manfaat PKH.
Lihat Juga :