Tiga Peraturan Daerah Disahkan, Desa Punya Ruang Kembangkan Pariwisata
Rabu, 03 Agustus 2022 - 17:47 WIB
DPRD Kabupaten Bulukumba sahkan tiga ranperda menjadi perda. Foto: Ilustrasi
BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, mengesahkan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda tahun anggaran 2022, Rabu, (3/08/2022).
Ketiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
"Tiga Ranperda kota setujui menjadi Perda di Kabupaten Bulukumba," ungkap Ketua DPRD Bulukumba, Rijal.
Dari ketiga Perda tersebut, Perda Desa Wisata juga telah disahkan. Dimana Perda tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata kedepannya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Desa Wisata, Safiuddin yang dikonfirmasi mengatakan jika lahirnya Perda Desa Wisata ini dapat menjadi landasan hukum untuk para kepala desa melakukan pengembangan Desa.
"Tentu kami sebagai inisiator berharap agar para kepala desa memiliki landasan hukum untuk melihat potensi desa menuju desa wisata," ungkapnya.
Legislator PBB ini menerangkan jika pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi dari berbagai sektor, termasuk pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata.
Di Bulukumba, lanjut Safiuddin, sudah ada beberapa desa yang sukses di sektor ini. Desa Tammato misalnya mampu membebaskan PBB masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah Desa (PAD Desa).
Ketiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
"Tiga Ranperda kota setujui menjadi Perda di Kabupaten Bulukumba," ungkap Ketua DPRD Bulukumba, Rijal.
Dari ketiga Perda tersebut, Perda Desa Wisata juga telah disahkan. Dimana Perda tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata kedepannya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Desa Wisata, Safiuddin yang dikonfirmasi mengatakan jika lahirnya Perda Desa Wisata ini dapat menjadi landasan hukum untuk para kepala desa melakukan pengembangan Desa.
"Tentu kami sebagai inisiator berharap agar para kepala desa memiliki landasan hukum untuk melihat potensi desa menuju desa wisata," ungkapnya.
Legislator PBB ini menerangkan jika pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi dari berbagai sektor, termasuk pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata.
Di Bulukumba, lanjut Safiuddin, sudah ada beberapa desa yang sukses di sektor ini. Desa Tammato misalnya mampu membebaskan PBB masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah Desa (PAD Desa).
tulis komentar anda