Proyek Tanjung Carat Tak Dibiayai Pemerintah Pusat, Pemprov Sumsel Diminta Cari Investor
Rabu, 03 Agustus 2022 - 03:17 WIB
Skema pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami perubahan. (Ist)
PALEMBANG - Skema pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami perubahan.
Asisten II Pemprov Sumsel, Darma Budhy mengatakan, bahwa pembangunan pelabuhan baru tak lagi menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah pusat, yakni Kemenhub dan Pelindo. Kini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pembiayaan proyek pembangunan dari dana investor.
Menurutnya, jika menggunakan skema lama, Pemprov Sumsel hanya menyiapkan tempat untuk pelabuhan. Namun rencananya itu berubah dan membuat Pemprov Sumsel proaktif menggaet investor.
"Skenario berubah, pemerintah inginkan investor yang melakukan pembangunan dermaga pelabuhan. Sehingga, Pemprov Sumsel pun harus mencari investor yang mau melakukan pembangunan," ujar Darma Budhy, Selasa (2/8/2022).
Dijelaskannya, sebagian lahan yang dicanangkan untuk pelabuhan Tanjung Carat merupakan kawasan hutan lindung. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan izin peralihan status dari hutan lindung menjadi hutan dengan hak pengolahan (HPL).
"Masalah perubahan status hutannya sudah selesai, tinggal pengukuran tapal batas hutan yang masih dikaji KLHK untuk dibawa ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Asisten II Pemprov Sumsel, Darma Budhy mengatakan, bahwa pembangunan pelabuhan baru tak lagi menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah pusat, yakni Kemenhub dan Pelindo. Kini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pembiayaan proyek pembangunan dari dana investor.
Menurutnya, jika menggunakan skema lama, Pemprov Sumsel hanya menyiapkan tempat untuk pelabuhan. Namun rencananya itu berubah dan membuat Pemprov Sumsel proaktif menggaet investor.
"Skenario berubah, pemerintah inginkan investor yang melakukan pembangunan dermaga pelabuhan. Sehingga, Pemprov Sumsel pun harus mencari investor yang mau melakukan pembangunan," ujar Darma Budhy, Selasa (2/8/2022).
Dijelaskannya, sebagian lahan yang dicanangkan untuk pelabuhan Tanjung Carat merupakan kawasan hutan lindung. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan izin peralihan status dari hutan lindung menjadi hutan dengan hak pengolahan (HPL).
"Masalah perubahan status hutannya sudah selesai, tinggal pengukuran tapal batas hutan yang masih dikaji KLHK untuk dibawa ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Lihat Juga :