Memprihatinkan! 163 Ribu Anak di Sulsel Tidak Sekolah
Kamis, 28 Juli 2022 - 18:17 WIB
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah ATS pada usia 7-18 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 163.940 orang. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan rupanya masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah ATS pada usia 7-18 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 163.940 orang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, berujar selama ini penanganan ATS berjalan lambat dan sulit mencapai target yang diharapkan.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Harap Tak Ada Anak Putus Sekolah di Sulsel
Hal itu disebabkan masalah pendidikan yang selama ini hanya ditangani oleh satu atau dua sektor, tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya dan tanpa kolaborasi yang baik. Sehingga, kata Darmawan, hal itulah yang mendasari inovasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi atau PASTI BERAKSI.
"Inovasi ini hadir sebagai salah satu solusi sehingga para pemangku kepentingan bisa bersatu menyusun rencana aksi hingga implementasi di lapangan dalam upaya mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah baik di sekolah formal maupun non formal serta mencegah anak beresiko putus sekolah agar tidak putus sekolah," bebernya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, berujar selama ini penanganan ATS berjalan lambat dan sulit mencapai target yang diharapkan.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Harap Tak Ada Anak Putus Sekolah di Sulsel
Hal itu disebabkan masalah pendidikan yang selama ini hanya ditangani oleh satu atau dua sektor, tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya dan tanpa kolaborasi yang baik. Sehingga, kata Darmawan, hal itulah yang mendasari inovasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi atau PASTI BERAKSI.
"Inovasi ini hadir sebagai salah satu solusi sehingga para pemangku kepentingan bisa bersatu menyusun rencana aksi hingga implementasi di lapangan dalam upaya mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah baik di sekolah formal maupun non formal serta mencegah anak beresiko putus sekolah agar tidak putus sekolah," bebernya.
Lihat Juga :