Dewan Adat Papua Dukung Nabire Jadi Ibu Kota Papua Tengah, Ini Alasannya

"Saya telah sampaikan ke publik bahwa biarkan semua mengalir dan kita harus yakin semua ada karena campur tangan Tuhan, termasuk DOB ini. Soal Nabire, Presiden sampaikan bahwa tidak boleh menyebutkan soal kultur sebagai dasar pemekaran karena akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik," lanjutnya.

Diakuinya, pihaknya bersama enam kepala suku lain di Nabire, menyepakati penyerahan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota.

Namun demikian pihaknya meminta adanya MoU terkait itu dengan pemerintah. "Intinya kalau kami serahkan lahan sebagai ibu kota, harus ada MoU. Sehingga letak ibu kota nantinya tetap tidak berubah," tegasnya.

Herman juga mendukung keputusan pemerintah soal DOB dan mendukung langkah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berkunjung ke Nabire untuk mengecek kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.