Dewan Adat Papua Dukung Nabire Jadi Ibu Kota Papua Tengah, Ini Alasannya
Selasa, 26 Juli 2022 - 21:07 WIB
loading...
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Nabire, Herman Sayori mendukung Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
NABIRE - Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Nabire, Herman Sayori mendukung Kabupaten Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dia mengungkapkan alasannya dan menekankan beberapa hal terkait putusan itu.
Dia mengatakan, pemerintah harus jeli dalam melihat perkembangan situasi pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, karena dapat menjadi celah besar untuk orang-orang yang tidak sependapat.
"Termasuk mempersiapkan segala sesuatu kaitannya dengan keberadaan enam suku pemilik tanah adat Nabire, sehingga tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu," kata Herman dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).
Hal lainnya yakni persoalan tapal batas yang dikatakannya dikuasai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Harus dipertimbangkan secara matang, karena wilayah yang berada di tapal batas sekian puluh tahun dikuasai KKB. Pemerintah harus menyelesaikan konflik itu di tujuh wilayah kultur," katanya.
Herman berharap semua pihak menerima putusan pemerintah terkait daerah otonomi baru (DOB), termasuk putusan ibu kota provinsi di masing-masing provinsi baru nantinya.
"Saya telah sampaikan ke publik bahwa biarkan semua mengalir dan kita harus yakin semua ada karena campur tangan Tuhan, termasuk DOB ini. Soal Nabire, Presiden sampaikan bahwa tidak boleh menyebutkan soal kultur sebagai dasar pemekaran karena akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik," lanjutnya.
Diakuinya, pihaknya bersama enam kepala suku lain di Nabire, menyepakati penyerahan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota.
Namun demikian pihaknya meminta adanya MoU terkait itu dengan pemerintah. "Intinya kalau kami serahkan lahan sebagai ibu kota, harus ada MoU. Sehingga letak ibu kota nantinya tetap tidak berubah," tegasnya.
Herman juga mendukung keputusan pemerintah soal DOB dan mendukung langkah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berkunjung ke Nabire untuk mengecek kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Dia mengatakan, pemerintah harus jeli dalam melihat perkembangan situasi pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, karena dapat menjadi celah besar untuk orang-orang yang tidak sependapat.
"Termasuk mempersiapkan segala sesuatu kaitannya dengan keberadaan enam suku pemilik tanah adat Nabire, sehingga tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu," kata Herman dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).
Hal lainnya yakni persoalan tapal batas yang dikatakannya dikuasai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Harus dipertimbangkan secara matang, karena wilayah yang berada di tapal batas sekian puluh tahun dikuasai KKB. Pemerintah harus menyelesaikan konflik itu di tujuh wilayah kultur," katanya.
Herman berharap semua pihak menerima putusan pemerintah terkait daerah otonomi baru (DOB), termasuk putusan ibu kota provinsi di masing-masing provinsi baru nantinya.
"Saya telah sampaikan ke publik bahwa biarkan semua mengalir dan kita harus yakin semua ada karena campur tangan Tuhan, termasuk DOB ini. Soal Nabire, Presiden sampaikan bahwa tidak boleh menyebutkan soal kultur sebagai dasar pemekaran karena akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik," lanjutnya.
Diakuinya, pihaknya bersama enam kepala suku lain di Nabire, menyepakati penyerahan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota.
Namun demikian pihaknya meminta adanya MoU terkait itu dengan pemerintah. "Intinya kalau kami serahkan lahan sebagai ibu kota, harus ada MoU. Sehingga letak ibu kota nantinya tetap tidak berubah," tegasnya.
Herman juga mendukung keputusan pemerintah soal DOB dan mendukung langkah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berkunjung ke Nabire untuk mengecek kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
(shf)
Lihat Juga :
