Kiai Sepuh NU Bertemu Rumuskan Sikap Pesantren Hadapi Covid-19
Jum'at, 26 Juni 2020 - 10:16 WIB
Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama melakukan pertemuan khusus menyikapi kondisi pesantren dalam menghadapi situasi pandemik Covid-19. (Foto/Ist)
KEDIRI - Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama melakukan pertemuan khusus menyikapi kondisi pesantren dalam menghadapi situasi pandemik Covid-19.
Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini adalah masa penerimaan santri baru dan beberapa pesantren sudah mulai membuka kembali aktivitasnya.
Rapat penting yang dimoderatori Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf tersebut berlangsung di Aula Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada Kamis (25/06/2020). Hadir beberapa kiai khos dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Di antaranya dari Jawa Timur ada Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, KH Anwar Mansur, KH Kafabihi Mahrus, KH Hasan Mutawakil Alallah, KH Idris Hamid, KH Agus Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar, KH Ubaidilah Faqih dan KH R Azzaim Ibrahimy. Sedangkan dari Jawa Tengah ada KH Ubaidilah Shodaqoh dan KH Muadz.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai respons atas situasi di lapangan, dimana sudah banyak pesantren memulai aktivitasnya secara mandiri dan masih banyak lagi pesantren yang belum memulai aktivitasnya karena beberapa hal. Di antaranya kesiapan secara mandiri pesantren dalam menjalankan protokol Covid-19 dan masih adanya larangan oleh beberapa pemerintah daerah. (BACA JUGA: AHY Temui Airlangga Hartarto, Ini yang Dibahas)
"Dunia memberi pelajaran kepada kita bahwa krisis kesehatan Covid-19 saat ini juga merembet pada aspek ekonomi dan ancaman resesi. Ketika manajemen kesehatan dan ekonomi tidak teratasi maka ancamannya adalah kerusuhan (chaos)," ujar KH Anwar Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima, SINDOnews.
Menurutnya, pesantren juga mengalami ancaman ekonomi. Karena itu, perlu disuarakan dengan bijak dan arif agar kebijakan anggaran pemerintah berpihak pada pesantren.
Lebih lanjut KH. Anwar Iskandar menyampaikan harapannya agara pondok pesantren segera membuka aktivitasnya dengan menggunakan protokol kesehatan.
"Lebih penting lagi harus ada keberpihakan pemerintah kepada pesantren yang memang sangat terdampak. Saya merasa itu hal yang wajar dan hak kita (pesantren) untuk menerima fasilitas dari pemerintah," ungkapnya.
Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini adalah masa penerimaan santri baru dan beberapa pesantren sudah mulai membuka kembali aktivitasnya.
Rapat penting yang dimoderatori Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf tersebut berlangsung di Aula Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada Kamis (25/06/2020). Hadir beberapa kiai khos dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Di antaranya dari Jawa Timur ada Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, KH Anwar Mansur, KH Kafabihi Mahrus, KH Hasan Mutawakil Alallah, KH Idris Hamid, KH Agus Ali Masyhuri, KH Anwar Iskandar, KH Ubaidilah Faqih dan KH R Azzaim Ibrahimy. Sedangkan dari Jawa Tengah ada KH Ubaidilah Shodaqoh dan KH Muadz.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai respons atas situasi di lapangan, dimana sudah banyak pesantren memulai aktivitasnya secara mandiri dan masih banyak lagi pesantren yang belum memulai aktivitasnya karena beberapa hal. Di antaranya kesiapan secara mandiri pesantren dalam menjalankan protokol Covid-19 dan masih adanya larangan oleh beberapa pemerintah daerah. (BACA JUGA: AHY Temui Airlangga Hartarto, Ini yang Dibahas)
"Dunia memberi pelajaran kepada kita bahwa krisis kesehatan Covid-19 saat ini juga merembet pada aspek ekonomi dan ancaman resesi. Ketika manajemen kesehatan dan ekonomi tidak teratasi maka ancamannya adalah kerusuhan (chaos)," ujar KH Anwar Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima, SINDOnews.
Menurutnya, pesantren juga mengalami ancaman ekonomi. Karena itu, perlu disuarakan dengan bijak dan arif agar kebijakan anggaran pemerintah berpihak pada pesantren.
Lebih lanjut KH. Anwar Iskandar menyampaikan harapannya agara pondok pesantren segera membuka aktivitasnya dengan menggunakan protokol kesehatan.
"Lebih penting lagi harus ada keberpihakan pemerintah kepada pesantren yang memang sangat terdampak. Saya merasa itu hal yang wajar dan hak kita (pesantren) untuk menerima fasilitas dari pemerintah," ungkapnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda