Letjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin Dilantik Jadi Deputi, Mendagri Ingatkan Tugas BNPP
Kamis, 09 Juni 2022 - 08:58 WIB
"Dalam konteks ini saya kira yang paling utama adalah mengclearkan dispute (perselisihan) segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di darat, laut, maupun udara. Ada beberapa yang belum tuntas di Kalimantan, kemudian yang berhubungan dengan Timor Leste, dan lain-lain termasuk mungkin ada yang belum kita inventarisir, ini harus diclearkan terutama melalui proses-proses mediasi, dan ini melibatkan banyak instansi termasuk Kementerian Luar Negeri, Badan Geospasial, TNI, Polri, dan lain-lain," katanya.
Memperjelas tanda-tanda batas negara ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap wilayah Indonesia, seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Menteri Tito mengatakan BNPP dapat bekerjasama dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, terkait penguatan batas wilayah Indonesia di perbatasan negara.
"Dua tugas ini saja sudah tidak ringan, menyelesaikan segmen, dan itu BNPP saya minta bekerjasama betul dengan jajaran Kemendagri tentang batas wilayah Dirjen Adwil, Pak Safrizal, dukung betul, kerjasama, bentuk penguatan batas-batas wilayah misalnya patok dan lain-lain ini juga harus diinventarisir, di data, didatangin, dan dipertahankan, sehingga jelas batasnya," sambungnya.
Tugas BNPP selanjutnya adalah untuk menjaga atau memonitor arus orang dan barang yang keluar dan masuk dari perbatasan negara. Menteri Tito mengakui bahwa pekerjaan ini juga tidak mudah, karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat, laut dan udara yang seringkali pengelolaannya overlaping dengan negara lain.
Ia menuturkan idealnya setiap orang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia terkontrol. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh BNPP.
Kepala BNPP meminta jajarannya untuk mengawasi dan mencari solusi adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan-jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, dari human trafficking hingga penyelundupan barang-barang ilegal.
Memperjelas tanda-tanda batas negara ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap wilayah Indonesia, seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Menteri Tito mengatakan BNPP dapat bekerjasama dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, terkait penguatan batas wilayah Indonesia di perbatasan negara.
"Dua tugas ini saja sudah tidak ringan, menyelesaikan segmen, dan itu BNPP saya minta bekerjasama betul dengan jajaran Kemendagri tentang batas wilayah Dirjen Adwil, Pak Safrizal, dukung betul, kerjasama, bentuk penguatan batas-batas wilayah misalnya patok dan lain-lain ini juga harus diinventarisir, di data, didatangin, dan dipertahankan, sehingga jelas batasnya," sambungnya.
Tugas BNPP selanjutnya adalah untuk menjaga atau memonitor arus orang dan barang yang keluar dan masuk dari perbatasan negara. Menteri Tito mengakui bahwa pekerjaan ini juga tidak mudah, karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat, laut dan udara yang seringkali pengelolaannya overlaping dengan negara lain.
Ia menuturkan idealnya setiap orang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia terkontrol. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh BNPP.
Kepala BNPP meminta jajarannya untuk mengawasi dan mencari solusi adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan-jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, dari human trafficking hingga penyelundupan barang-barang ilegal.
Lihat Juga :