Ombudsman Minta Publik Jangan Takut Melapor Soal Bansos
Kamis, 18 Juni 2020 - 17:42 WIB
Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman meminta masyarakat tidak takut melaporkan bila ada potensi maladministrasi pada penyaluran dana bantuan sosial (bansos). (Foto/SINDONEWS/Dok)
BANDUNG - Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman meminta masyarakat tidak takut melaporkan bila ada potensi maladministrasi pada penyaluran dana bantuan sosial (bansos).
Hal itu menyusul adanya laporan dari beberapa daerah, terkait perlakuan tidak nyaman yang mengarah intimidasi. Intimidasi dilakukan oknum di pemerintah daerah kepada pelapor yang mengadukan terkait Bantuan Sosal (Bansos) kepada Ombudsman.
"Ombudsman mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melapor jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan pelayanan publik, utamanya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam siaran persnya, Kamis (18/6/2020).
Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melaporkan ke Ombudsman karena dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 24 ayat 2 menyebutkan, dalam keadaan tertentu nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. (BACA JUGA: Ini 31 RW Tambahan di Jakarta yang Berpotensi Zona Merah)
Diketahui, sejak dibukanya Posko Pengaduan pada 29 April 2020 hingga 16 Juni 2020, total jumlah laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Ombudsman RI sebanyak 1.488 laporan. Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah terkait bansos sebanyak 1.242 laporan (83,46%), ekonomi dan keuangan sebanyak 171 laporan (11,49%), transportasi 38 laporan (2,55%), pelayanan kesehatan 30 laporan (2,01%) dan keamanan 7 laporan (0,47%).
Berdasarkan instansi yang dilaporkan, Dinsos tercatat sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan yakni sejumlah 1.238 pengaduan (83,2%), disusul Usaha Jasa Keuangan sebanyak 96 pengaduan (6,4%), sarana perhubungan sebanyak 37 pengaduan (2,5%), PLN sebanyak 28 aduan (1,9%) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 23 aduan (1,5%).
Sedangkan jumlah pengaduan berdasarkan sebaran provinsi tercatat 5 wilayah dengan pengaduan terbanyak, yaitu Banten sebanyak 198 pengaduan (13,3%), Sumatera Barat sejumlah 143 pengaduan (9,6%), Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 137 pengaduan (9,2%), Jawa Tengah sebanyak 99 pengaduan (6,6%) dan Jawa Timur sebanyak 81 pengaduan (5,4%). (BACA JUGA: Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyelenggaraan Persidangan Online)
“Ombudsman mengimbau kepada Pemerintah untuk dapat menertibkan aparat yang bertindak di luar batas norma dan peraturan yang berlaku, dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegas Amzulian.
Hal itu menyusul adanya laporan dari beberapa daerah, terkait perlakuan tidak nyaman yang mengarah intimidasi. Intimidasi dilakukan oknum di pemerintah daerah kepada pelapor yang mengadukan terkait Bantuan Sosal (Bansos) kepada Ombudsman.
"Ombudsman mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melapor jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan pelayanan publik, utamanya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam siaran persnya, Kamis (18/6/2020).
Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melaporkan ke Ombudsman karena dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 24 ayat 2 menyebutkan, dalam keadaan tertentu nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. (BACA JUGA: Ini 31 RW Tambahan di Jakarta yang Berpotensi Zona Merah)
Diketahui, sejak dibukanya Posko Pengaduan pada 29 April 2020 hingga 16 Juni 2020, total jumlah laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Ombudsman RI sebanyak 1.488 laporan. Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah terkait bansos sebanyak 1.242 laporan (83,46%), ekonomi dan keuangan sebanyak 171 laporan (11,49%), transportasi 38 laporan (2,55%), pelayanan kesehatan 30 laporan (2,01%) dan keamanan 7 laporan (0,47%).
Berdasarkan instansi yang dilaporkan, Dinsos tercatat sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan yakni sejumlah 1.238 pengaduan (83,2%), disusul Usaha Jasa Keuangan sebanyak 96 pengaduan (6,4%), sarana perhubungan sebanyak 37 pengaduan (2,5%), PLN sebanyak 28 aduan (1,9%) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 23 aduan (1,5%).
Sedangkan jumlah pengaduan berdasarkan sebaran provinsi tercatat 5 wilayah dengan pengaduan terbanyak, yaitu Banten sebanyak 198 pengaduan (13,3%), Sumatera Barat sejumlah 143 pengaduan (9,6%), Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 137 pengaduan (9,2%), Jawa Tengah sebanyak 99 pengaduan (6,6%) dan Jawa Timur sebanyak 81 pengaduan (5,4%). (BACA JUGA: Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyelenggaraan Persidangan Online)
“Ombudsman mengimbau kepada Pemerintah untuk dapat menertibkan aparat yang bertindak di luar batas norma dan peraturan yang berlaku, dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegas Amzulian.
(vit)
tulis komentar anda