Rawan Kecurangan, PPDB Sekolah Unggulan di Makassar Akan Diawasi Ketat
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:17 WIB
Sekolah unggulan di Makassar akan mendapat pengawasan ketat saat PPDB. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar , Abd Wahab Tahir mewanti-wanti pihak terkait agar mengawasi ketat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Ia khawatir, terjadi kecurangan dalam tahapan tersebut.
"Kami mewanti-wanti tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi terhadap PPDB. Apalagi yang mengatasnamakan DPRD dan itu tidak boleh," tegas Wahab, Selasa (16/6/2020).
Menurut Wahab, hal ini penting lantaran menyangkut wibawa pemerintah. Sebab jangan sampai PPDB tahun ini terganggu akibat adanya campur tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan calon peserta didik.
"Coba bayangkan kalau panitia PPDB diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka terganggu pelaksanaannya. Akhirnya, anak-anak kita yang seharusnya ditempat di sekolah itu tersingkir," ujarnya.
Ia pun berharap agar masalah PPDB yang terjadi tahun lalu tidak terulang kembali. Olehnya itu, ia mengimbau kepada P emkot Makassar terkhusus Dinas Pendidikan untuk memetakan skala prioritas. Ia pun siap mendukung suksesnya pelaksanaan PPDB tahun ini.
Bahkan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah warga terkait PPDB. Persoalan yang muncul inilah yang kemudian menjadi rujukan dewan. Termasuk mengawasi sejumlah sekolah yang rawan terjadi kecurangan.
"Ada beberapa sekolah masuk dalam radar kami karena potensi chaos tinggi sekali, kepentingan di sana tinggi sekali. Ada beberapa sekolah unggulan kemungkinan besar kita awasi," bebernya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk tidak seenaknya mengambil kebijakan, melainkan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
"Selama tiga periode banyak penambahan ruang kelas yang tidak dikoordinasikan dengan Disdik, akhirnya potensi terjadi KKN. Jadi saya ingatkan jangan coba-coba lakukan karena kami sangat reaponsif," tukasnya.
"Kami mewanti-wanti tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi terhadap PPDB. Apalagi yang mengatasnamakan DPRD dan itu tidak boleh," tegas Wahab, Selasa (16/6/2020).
Menurut Wahab, hal ini penting lantaran menyangkut wibawa pemerintah. Sebab jangan sampai PPDB tahun ini terganggu akibat adanya campur tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan calon peserta didik.
"Coba bayangkan kalau panitia PPDB diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka terganggu pelaksanaannya. Akhirnya, anak-anak kita yang seharusnya ditempat di sekolah itu tersingkir," ujarnya.
Ia pun berharap agar masalah PPDB yang terjadi tahun lalu tidak terulang kembali. Olehnya itu, ia mengimbau kepada P emkot Makassar terkhusus Dinas Pendidikan untuk memetakan skala prioritas. Ia pun siap mendukung suksesnya pelaksanaan PPDB tahun ini.
Bahkan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah warga terkait PPDB. Persoalan yang muncul inilah yang kemudian menjadi rujukan dewan. Termasuk mengawasi sejumlah sekolah yang rawan terjadi kecurangan.
"Ada beberapa sekolah masuk dalam radar kami karena potensi chaos tinggi sekali, kepentingan di sana tinggi sekali. Ada beberapa sekolah unggulan kemungkinan besar kita awasi," bebernya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk tidak seenaknya mengambil kebijakan, melainkan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
"Selama tiga periode banyak penambahan ruang kelas yang tidak dikoordinasikan dengan Disdik, akhirnya potensi terjadi KKN. Jadi saya ingatkan jangan coba-coba lakukan karena kami sangat reaponsif," tukasnya.
(luq)
tulis komentar anda