Laju Ekonomi Luwu Tumbuh 4 Persen di Tengah Pandemi Covid-19
Kamis, 17 Maret 2022 - 18:52 WIB
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman, memberikan sambutan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu 2023. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
LUWU - Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan PHK guna mengurangi beban operasional. Meski demikian, sejumlah daerah, seperti Kabupaten Luwu tetap mampu bertahan, bahkan laju ekonominya terus bertumbuh .
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman, menyampaikan rasa prihatinnya atas dampak buruk pandemi Covid-18 pada perekonomian dan pembangunan. Bahkan, diakuinya status pandemi masih akan membayangi rencana pembangunan Luwu pada tahun 2023.
Meski demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah daerah tetap optimistis. Toh, potensi dan sumber daya Luwu sangat menjanjikan dan punya peluang untuk bertahan dalam menghadapi situasi tersebut.
"Hal ini dibuktikan dengan tetap positifnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 yaitu 1,30 persen, di saat sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan yang minus. Sementara untuk tahun 2021 diperkirakan di kisaran 4 persen," sebutnya.
Meski demikian, Sulaiman menyebut diperlukan upaya dan kerja keras yang terkoordinir dan terarah guna meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, didorongnya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"Untuk itu, saya meminta kepada semua perangkat daerah memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna meningkatkan kinerja perangkat daerah masing-masing," ungkap dia.
"Kembali saya mengingatkan komitmen kita untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan responsif," sambung Sulaiman.
Ia mengimbuhkan, pemerintah daerah harus lebih mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dengan begitu, pemerintah akan memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, Sulaiman mengakui dibutuhkan serangkaian regulasi dan berbagai langkah konkrit. Di samping itu, perlu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, di mana salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman, menyampaikan rasa prihatinnya atas dampak buruk pandemi Covid-18 pada perekonomian dan pembangunan. Bahkan, diakuinya status pandemi masih akan membayangi rencana pembangunan Luwu pada tahun 2023.
Meski demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah daerah tetap optimistis. Toh, potensi dan sumber daya Luwu sangat menjanjikan dan punya peluang untuk bertahan dalam menghadapi situasi tersebut.
"Hal ini dibuktikan dengan tetap positifnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 yaitu 1,30 persen, di saat sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan yang minus. Sementara untuk tahun 2021 diperkirakan di kisaran 4 persen," sebutnya.
Meski demikian, Sulaiman menyebut diperlukan upaya dan kerja keras yang terkoordinir dan terarah guna meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, didorongnya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"Untuk itu, saya meminta kepada semua perangkat daerah memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna meningkatkan kinerja perangkat daerah masing-masing," ungkap dia.
"Kembali saya mengingatkan komitmen kita untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan responsif," sambung Sulaiman.
Ia mengimbuhkan, pemerintah daerah harus lebih mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dengan begitu, pemerintah akan memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, Sulaiman mengakui dibutuhkan serangkaian regulasi dan berbagai langkah konkrit. Di samping itu, perlu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, di mana salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan.
tulis komentar anda