Penanganan Corona di DIY Dinilai Belum Maksimal
Jum'at, 24 April 2020 - 04:36 WIB
Ketua FPG DPRD DIY Rani Widayati dan Wakil Ketua FPG Suwardi. FOTO : SINDOnews/Ainun Najib
YOGYAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY menilai penanganan corona atau COVID-19 di DIY belum optimal. Anggaran yang telah dicairkanpun baru Rp9 miliar dari Rp579 miliar yang dialokasikan.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk itu FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Corona ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini. “Kami mendesak agar JPS segera dicairkan untuk warga DIY terdampak Corona,” tegasnya.
Senada dengan Rani, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Suwardi juga meminta Pemda DIY segera mengambil langkah cepat untuk segera mencarikan anggaran JPS bagi masyarakat miskin. “Paling tidak awal Mei sudah cair. Soal angaran saya kira ada. Kalau kas daerah kosong (zero) kan tidak mungkin,” ujarnya.
Suwardi menambahkan, data kriteria penerima JPS juga sudah jelas sehingga tidak perlu menunda-nunda pencairannya. “Saya kira harus segera dicairkan. Kalau dibiarkan makin lama, masalah di masyarakat akan semakin banyak. Trust terhadap pemerintah juga akan turun,” terangnya.
Sebelumnya usai menggelar rapat bersama DPRD DIY, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya memang telah menganggarkan Rp 579 miliar untuk penanganan Covid-19 di DIY. Meski demikan, Baskara Aji mengaku bahwa angaran itu baru angka, uangnya belum ada.
“Angka itu uangnya belum ada. APBD itu candak cekel. Dialokasikan Rp579, rencana pengeluaran Rp390 dan yang sudah dikeluar Rp9 miliar,” terangnya.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk itu FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Corona ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini. “Kami mendesak agar JPS segera dicairkan untuk warga DIY terdampak Corona,” tegasnya.
Senada dengan Rani, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Suwardi juga meminta Pemda DIY segera mengambil langkah cepat untuk segera mencarikan anggaran JPS bagi masyarakat miskin. “Paling tidak awal Mei sudah cair. Soal angaran saya kira ada. Kalau kas daerah kosong (zero) kan tidak mungkin,” ujarnya.
Suwardi menambahkan, data kriteria penerima JPS juga sudah jelas sehingga tidak perlu menunda-nunda pencairannya. “Saya kira harus segera dicairkan. Kalau dibiarkan makin lama, masalah di masyarakat akan semakin banyak. Trust terhadap pemerintah juga akan turun,” terangnya.
Sebelumnya usai menggelar rapat bersama DPRD DIY, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya memang telah menganggarkan Rp 579 miliar untuk penanganan Covid-19 di DIY. Meski demikan, Baskara Aji mengaku bahwa angaran itu baru angka, uangnya belum ada.
“Angka itu uangnya belum ada. APBD itu candak cekel. Dialokasikan Rp579, rencana pengeluaran Rp390 dan yang sudah dikeluar Rp9 miliar,” terangnya.
(nun)
tulis komentar anda