Penanganan Corona di DIY Dinilai Belum Maksimal
Jum'at, 24 April 2020 - 04:36 WIB
Ketua FPG DPRD DIY Rani Widayati dan Wakil Ketua FPG Suwardi. FOTO : SINDOnews/Ainun Najib
YOGYAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY menilai penanganan corona atau COVID-19 di DIY belum optimal. Anggaran yang telah dicairkanpun baru Rp9 miliar dari Rp579 miliar yang dialokasikan.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
Lihat Juga :