BPJamsostek Gandeng Pemkot Perkuat Implementasi Jaminan Sosial di Makassar
Kamis, 20 Januari 2022 - 09:17 WIB
Rapat Koordinasi tekait implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar yang digelar BPJamsostek dan Pemkot Makassar. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar.
Hal ini ditandai dengan sejumlah kegiatan, salah satunya pelaksanaan rapat koordinasi bersama pekan lalu, Jumat (14/1/2022). Kegiatan itu menghadirkan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Dinas PTSP.
Dari hasil pertemuan, seluruh stakholder sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam memastikan seluruh pekerja di Makassar mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga: Ekosistem Pendidikan Dilindungi Jamsostek, BPJAMSOSTEK Apresiasi Kemendikbud Ristek
"BPJS bersama dengan Dinas terkait akan membuat tim terpadu untuk memastikan seluruh pekerja PKBU di Makassar terlindungi jaminan ketenagakerjaan," ujar Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Makassar, Hendrayanto, Kamis (20/1/2022).
Lebih lanjut, Hendrayanto mengatakan, hal itu sesuai dengan implementasi Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal ini ditandai dengan sejumlah kegiatan, salah satunya pelaksanaan rapat koordinasi bersama pekan lalu, Jumat (14/1/2022). Kegiatan itu menghadirkan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Dinas PTSP.
Dari hasil pertemuan, seluruh stakholder sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam memastikan seluruh pekerja di Makassar mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga: Ekosistem Pendidikan Dilindungi Jamsostek, BPJAMSOSTEK Apresiasi Kemendikbud Ristek
"BPJS bersama dengan Dinas terkait akan membuat tim terpadu untuk memastikan seluruh pekerja PKBU di Makassar terlindungi jaminan ketenagakerjaan," ujar Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Makassar, Hendrayanto, Kamis (20/1/2022).
Lebih lanjut, Hendrayanto mengatakan, hal itu sesuai dengan implementasi Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Lihat Juga :