NU: Cegah Regresi Demokrasi Selama Pandemi
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:40 WIB
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR menyebut tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. “Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” katanya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu. Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran mengembangkan demokrasi karena proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigm sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman. “Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu. Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran mengembangkan demokrasi karena proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigm sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman. “Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Lihat Juga :