Ikuti Rakor Penyerahan DIPA, Wabup Lutra Akomodir Program Nasional
Rabu, 01 Desember 2021 - 09:42 WIB
Baca Juga: Wabup Lutra Sebut Sinergi APIP dan APH Beri Rasa Aman ke Pemerintah
Sementara itu, Presiden Joko widodo dalam arahannya mengatakan, pemerintah telah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural melalui enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
Ada 6 fokus utama kebijakan APBN 2022, pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga memperkuat agenda peningkatan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Fokus berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Kelima melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Serta yang terakhir, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidak pastian.
Sementara itu, Presiden Joko widodo dalam arahannya mengatakan, pemerintah telah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural melalui enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
Ada 6 fokus utama kebijakan APBN 2022, pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga memperkuat agenda peningkatan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Fokus berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Kelima melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Serta yang terakhir, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidak pastian.
Lihat Juga :