Tak Gelar Muscab, PPP Spesialkan Tana Toraja dan Toraja Utara
Selasa, 02 November 2021 - 12:29 WIB
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan. Foto: Sindonews/dok
MAKASSAR - Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Sulsel memberikan sikap berbeda kepada dua DPC kabupaten/kota. Kedua daerah tersebut ialah Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut).
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan mengatakan, kedua kabupaten tersebut tak akan menggelar musyawarah cabang (Muscab). Berbeda dengan 22 DPC lain yang wajib melaksanakan agenda lima tahunan itu.
"Tana Toraja dan Toraja Utara kita tidak melaksanakan Muscab. Cuma pembentukan DPC baru saja," kata Fauzan saat dikonfimasi pada Senin (1/11) kemarin.
PPP di Tator dan Torut memang tak mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) pada 2019 lalu. "Tidak terdaftar di Sipol (sistem informasi KPU). Jadi kita lakukan pembentukan saja," ujarnya.
Fauzan bilang, meski dua daerah tersebut tak menggelar Muscab , namun tetap dilakukan pemilihan ketua. Namun memiliki mekanisme yang berbeda.
"Belum ada. DPP yang mengeluarkan SK (surat keputusan). Tapi harus ada usulan dari wilayah (DPW)," jelasnya.
Sejauh ini, mayoritas DPC sudah menggelar Muscab. Beberapa diantaranya mengalami dinamika. Namun belum ada SK kepengurusan yang diterbitkan DPP .
"Belum ada yang keluar (SKnya). Kalau sudah ada, pasti kami akan kabari," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan mengatakan, kedua kabupaten tersebut tak akan menggelar musyawarah cabang (Muscab). Berbeda dengan 22 DPC lain yang wajib melaksanakan agenda lima tahunan itu.
"Tana Toraja dan Toraja Utara kita tidak melaksanakan Muscab. Cuma pembentukan DPC baru saja," kata Fauzan saat dikonfimasi pada Senin (1/11) kemarin.
PPP di Tator dan Torut memang tak mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) pada 2019 lalu. "Tidak terdaftar di Sipol (sistem informasi KPU). Jadi kita lakukan pembentukan saja," ujarnya.
Fauzan bilang, meski dua daerah tersebut tak menggelar Muscab , namun tetap dilakukan pemilihan ketua. Namun memiliki mekanisme yang berbeda.
"Belum ada. DPP yang mengeluarkan SK (surat keputusan). Tapi harus ada usulan dari wilayah (DPW)," jelasnya.
Sejauh ini, mayoritas DPC sudah menggelar Muscab. Beberapa diantaranya mengalami dinamika. Namun belum ada SK kepengurusan yang diterbitkan DPP .
"Belum ada yang keluar (SKnya). Kalau sudah ada, pasti kami akan kabari," jelas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.
tulis komentar anda