Masyarakat Obi Desak Pembangunan Jalan Lingkar Dipercepat

Pihaknya menilai Ijin Pinjam Pakai Kawan Hutan (IPPKH), Pembangunan jalan lingkar pulau Obi dijadikan senjata politik, dan jalan lingkar Obi bermasalah ini sangat langka. “Olehnya itu kami Aliansi Masyarakat Halmahera Selatan Provinsi Malut.(AMHS-MALUT) pembayaran,” katanya.

Selain mendesak Gubernur Provinsi Malut Abdul Gani Kasuba segera memasukkan dukumen persyaratan izin lingkungan dan dukumen lingkungan lainnya. Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Malut agar lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Malut dan saling menyalahkan satu sama lain.



“Kami mendesak kepada Gubernur Malut agar dapat menegur dan memberikan sangsi tegas kepada Kadis DLH agar membuat pernyataan jangan keliru dan hoax di media massa,” tegasnya.

Mereka juga mengusulkan kepada Kementerian PUPR-RI melalui Balai PJN Wilaya Maluku Utara agar mengakomodir jalan ruas Matuting, Ranga-Ranga, Gane luar, Ruas Jalan Lingkar Pulau Bacan, Ruas Jalan Lingkar Pulau Makian, dan Kayoa menjadi jalan nasional rencana, strategi nasional dan jalan nasional pada tahun anggaran 2022.