Pemda Gandeng TP PKK Atasi Masalah Stunting melalui Rembuk Stunting

Oleh karena itu, Wakil Bupati mengharapkan agar tingkat prevalensi tersebut perlu segera diatasi baik melalui koordinasi antar sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat umum dan stakeholder lainnya sehingga dapat bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting khususnya di Maluku Barat Daya.

"Melalui intervensi yang dilakukan, maka berdasarkan target nasional dalam penanganan stunting pada 2024 turun menjadi 14 persen, maka diharapkan tingkat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya juga dapat ditekan hingga 20 persen,"katanya.

Selain itu, Wakil Bupati meminta kepada Ina Parenting Kabupaten Maluku Barat Daya dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dapat membantu menggerakkan PKK baik di tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten ini.

Ketua TP PKK Kab MBD Relly yang juga selaku Ina Parenting menyampaikan sambutannya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama sehingga anak tumbuh lebih pendek usianya, namun yang menjadi kekuatiran utama bukan terletak pada ukuran tinggi badan anak, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari kasus stunting karena gizi buruk. Oleh karenanya program penanggulangan stunting memerlukan keterlibatan semua pihak maupun stakeholder terkait.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan kabupaten ini bebas stunting maka perlu adanya sinkronisasi program antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini OPD terkait dengan program PKK yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting.