Soal Calon Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, ELSAM: Harus Bebas dari Masalah HAM
Minggu, 08 Agustus 2021 - 11:28 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto dok/SINDOnews
JAKARTA - Sudah saatnya Presiden Jokowi menyiapkan nama calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut Manajer Advokasi ELSAM, M. Busyrol Fuad mengatakan, calon Panglima TNI harus memiliki rekam jejak yang baik dan harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM. Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujar M. Busyrol Fuad, Sabtu (7/8/2021).
Busyrol mengingatkan, calon panglima TNI harus juga memiliki melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Jika merujuk UU TNI, lanjut dia, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. "Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," ujarnya.
Jika dalam perspektif keberimbangan rotasi antar-matra, maka sesuai urutan, saatnya presiden merotasi pimpinan TNI dari AU ke AL. Langkah normatif ini, menurutnya, penting untuk diperhatikan dan harus diambil untuk menjaga stabilitas internal TNI. Namun, tambahnya, tetap memperhatikan berbagai kriteria lain yakni bebas dari pelanggaran HAM.
Busyrol sendiri enggan memaparkan lebih detail terkait sosok Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan alasan belum memiliki data dan laporan. "Untuk itu saya belum bisa komentar lebih jauh. Kami belum mempunyai laporan," paparnya.
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagaiPanglima TNI. Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalahKSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM. Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujar M. Busyrol Fuad, Sabtu (7/8/2021).
Busyrol mengingatkan, calon panglima TNI harus juga memiliki melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Jika merujuk UU TNI, lanjut dia, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. "Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," ujarnya.
Jika dalam perspektif keberimbangan rotasi antar-matra, maka sesuai urutan, saatnya presiden merotasi pimpinan TNI dari AU ke AL. Langkah normatif ini, menurutnya, penting untuk diperhatikan dan harus diambil untuk menjaga stabilitas internal TNI. Namun, tambahnya, tetap memperhatikan berbagai kriteria lain yakni bebas dari pelanggaran HAM.
Busyrol sendiri enggan memaparkan lebih detail terkait sosok Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan alasan belum memiliki data dan laporan. "Untuk itu saya belum bisa komentar lebih jauh. Kami belum mempunyai laporan," paparnya.
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagaiPanglima TNI. Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalahKSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.
(don)
tulis komentar anda