Soal Calon Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, ELSAM: Harus Bebas dari Masalah HAM
Minggu, 08 Agustus 2021 - 11:28 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto dok/SINDOnews
JAKARTA - Sudah saatnya Presiden Jokowi menyiapkan nama calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut Manajer Advokasi ELSAM, M. Busyrol Fuad mengatakan, calon Panglima TNI harus memiliki rekam jejak yang baik dan harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM. Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujar M. Busyrol Fuad, Sabtu (7/8/2021). Baca juga: Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali Tinggi, Jokowi Instruksikan Pemda Lakukan Ini
Busyrol mengingatkan, calon panglima TNI harus juga memiliki melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Jika merujuk UU TNI, lanjut dia, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. "Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," ujarnya.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM. Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujar M. Busyrol Fuad, Sabtu (7/8/2021). Baca juga: Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali Tinggi, Jokowi Instruksikan Pemda Lakukan Ini
Busyrol mengingatkan, calon panglima TNI harus juga memiliki melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Jika merujuk UU TNI, lanjut dia, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. "Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," ujarnya.
Lihat Juga :