16 Jabatan Tinggi DKI Dipimpin Plt, DPRD Nilai Pengaruhi Kualitas Pelayanan

JAKARTA - Banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) yang mengisi jabatan tinggi di Pemprov DKI Jakarta dinilai mengkhawatirkan. Hal itu dianggap berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.



Yuke mengaku bingung dengan pola kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengelola tata pemerintahan saat ini. Terutama dengan banyaknya jabatan Plt dan ketidakmauan 239 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon 2.

Sepengetahuan Yuke, sedari dulu ASN saling berlomba mengejar karir karena selain tanggung jawab dan kewenangannya besar, tunjangan pendapatan pegawai (TPP) yang bakal diperoleh juga lebih tinggi.



"Saya bingung apa ini wajar dengan banyaknya posisi rangkap jabatan di lingkungan pegawai dengan Plt?," ungkapnya.

Beda halnya dengan pemerintahan sebelumnya, kata dia, saat itu banyak ASN yang bersaing mengejar karier untuk memperoleh jabatan eselon 2. Dia lalu meminta Anies untuk menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar mengedukasi dan memotivasi anak buahnya supaya ikut bersaing mengejar karir di pemerintahan.

"Sekarang kok minim peminat memangnya ada apa? Apakah karena banyak pejabat ditarik (ke instansi lain), mundur atau dimundurkan, sehingga motivasi mereka membangun Jakarta menjadi rendah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Yuke juga menyoroti banyaknya pejabat eselon 2 yang mundur dari jabatannya. Tercatat ada enam pejabat eselon 2 yang mengundurkan diri sejak 2019 silam.

Di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo. Kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Tsani Annafari dan Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono.