Objektifitas Pansel Job Fit untuk Pejabat Pemkot Makassar Diragukan
Rabu, 19 Mei 2021 - 15:16 WIB
Objektifitas pansel job fit Pemkot Makassar diragukan oleh sejumlah pihak. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Sosiolog Univeristas Hasanuddin Dr Sawedi Muhammad, menanggapi penunjukan sejumlah Panitia Seleksi (Pansel) Job Fit untuk pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dinilai melanggar.
Sawedi mengatakan, beberapa nama tercatat sebagai anggota Parpol, hal ini menyalahi Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan-RB) No.15/2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetetif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
"Dalam Permen tersebut sangat jelas disebutkan bahwa anggota timsel bukan sebagai anggota/pengurus partai politik," katanya.
Sementara diketahui salah satu anggota pansel Maqbul Halim diketahui masih terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik. Selain persoalan tersebut dua nama yaitu Ketua Pansel Yusran Yusuf dan Aminuddin Ilmar diketahui merupakan orang terdekat Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dan sebelumnya bahkan sempat masuk pada tim transisi.
Kata Sawedi independensi, objektivitas dan profesionalismenya patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui bahwa penilaian kompetensi dalam pengisian jabatan itu harus berdasarkan merit system sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 5/2014 Tentang ASN.
"Pertanyaannya, bagaimana timsel akan netral, objektif dan profesional dalam menilai apabila mereka memiliki kedekatan emosional dengan wali kota . Publik akan curiga. Timsel hanya akan menjadi tukang stempel dari wali kota sehingga mereka yang dipromosikan adalah mereka yang mendukung wali kota saat Pilwalkot," lanjutnya.
Sawedi menyarankan, sebaiknya timsel adalah mereka yang benar-benar profesional, kompeten dan memahami kompleksitas pekerjaan yang dihadapi Pemkot Makassar . Untuk menjamin proses seleksi yang transparan, objektif, kompetetif dan akuntabel.
"Anggota timsel sebaiknya mereka yang independen. Wali kota bisa merekrut pakar andministrasi publik dari Lembaga Administrasi Negara, akademisi yang memiliki kepakaran di bidang pemerintahan atau praktisi human resources/ capital yang sangat menguasai strategi pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.
Dia melanjutkan memilih timsel yang memiliki kedekatan khusus dengan wali kota , sama dengan membenarkan kecurigaan publik bahwa pengisian jabatan di pemkot akan diwarnai oleh aroma politik balas dendam sebagai imbas dari kontestasi politik saat Pilwalkot Makassar.
Sawedi mengatakan, beberapa nama tercatat sebagai anggota Parpol, hal ini menyalahi Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan-RB) No.15/2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetetif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
"Dalam Permen tersebut sangat jelas disebutkan bahwa anggota timsel bukan sebagai anggota/pengurus partai politik," katanya.
Sementara diketahui salah satu anggota pansel Maqbul Halim diketahui masih terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik. Selain persoalan tersebut dua nama yaitu Ketua Pansel Yusran Yusuf dan Aminuddin Ilmar diketahui merupakan orang terdekat Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dan sebelumnya bahkan sempat masuk pada tim transisi.
Kata Sawedi independensi, objektivitas dan profesionalismenya patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui bahwa penilaian kompetensi dalam pengisian jabatan itu harus berdasarkan merit system sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 5/2014 Tentang ASN.
"Pertanyaannya, bagaimana timsel akan netral, objektif dan profesional dalam menilai apabila mereka memiliki kedekatan emosional dengan wali kota . Publik akan curiga. Timsel hanya akan menjadi tukang stempel dari wali kota sehingga mereka yang dipromosikan adalah mereka yang mendukung wali kota saat Pilwalkot," lanjutnya.
Sawedi menyarankan, sebaiknya timsel adalah mereka yang benar-benar profesional, kompeten dan memahami kompleksitas pekerjaan yang dihadapi Pemkot Makassar . Untuk menjamin proses seleksi yang transparan, objektif, kompetetif dan akuntabel.
"Anggota timsel sebaiknya mereka yang independen. Wali kota bisa merekrut pakar andministrasi publik dari Lembaga Administrasi Negara, akademisi yang memiliki kepakaran di bidang pemerintahan atau praktisi human resources/ capital yang sangat menguasai strategi pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.
Dia melanjutkan memilih timsel yang memiliki kedekatan khusus dengan wali kota , sama dengan membenarkan kecurigaan publik bahwa pengisian jabatan di pemkot akan diwarnai oleh aroma politik balas dendam sebagai imbas dari kontestasi politik saat Pilwalkot Makassar.
(agn)
tulis komentar anda