Politisi Perindo di Nduga Minta Bupati Segera Lakukan Pelayanan Publik
Jum'at, 30 April 2021 - 14:08 WIB
Politisi Perindo Leri Gwijangge Minta Bupati Segera Lakukan Pelayanan Publik. Foto/Omega Batkorumbawa
KENEYAM - Politisi Partai Perindo yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Leri Gwijangge meminta bupati segera membagi Dokumen Pengisian Anggaran (DPA).
"Karena kami DPRD sudah lakukan sidang APBD penutupan, sekarang tugasnya eksekutif segera membagi DPA kepada masing-masing OPD untuk segera lakukan pelayanan publik dan jalankan roda pemerintahan di Kabupaten Nduga," ungkapnya melalui siaran pers yang diterima sindonews.com, Jumat, (30/42021).
Dirinya mengatakan, masyarakat Nduga sudah sangat merindukan perhatian pemerintah melalui pelayanan publik.
Namun, saat ini bupati definitif belum juga melaksanakan roda pemerintahan karena pasca konflik bersenjata, masyarakat nduga telah mengamankan diri ke 4 kabupaten yakni Kabupaten Wamena, Lanny Jaya, Timika, dan Jayapura.
"Masyarakat di Nduga saat ini sangat merindukan campur tangan pemerintah untuk mengembalikan mereka di tempat semula dan memberikan bantuan seperti, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan yang terpenting pemda bisa fasilitasi untuk kembalikan mereka di tempat yang mereka mau tinggal dengan rasa aman," katanya.
Leri Gwijangge menjelaskan, keterlambatan anggaran tersebut membuat semua pelayanan publik terkendala.
Dirinya berharap DPA segera dibagi kepada semua OPD dan aparatur sipil yang ada di Kabupaten Nduga.
"Saat ini sebagian masyarakat mengalami kelaparan dan untuk keluar mencari makan di kebun sudah trauma karena pengalaman buruk yang dialami masyarakat Nduga yaitu sering terjadi penembakan, penculikan, dan yang lainnya," jelasnya.
Dirinya berpendapat bahwa ABPD tersebut adalah milik rakyat Kabupaten Nduga, dan mereka punya hak untuk dapat membantu serta memberi jaminan hidup dalam kondisi krisis saat ini.
"Karena kami DPRD sudah lakukan sidang APBD penutupan, sekarang tugasnya eksekutif segera membagi DPA kepada masing-masing OPD untuk segera lakukan pelayanan publik dan jalankan roda pemerintahan di Kabupaten Nduga," ungkapnya melalui siaran pers yang diterima sindonews.com, Jumat, (30/42021).
Dirinya mengatakan, masyarakat Nduga sudah sangat merindukan perhatian pemerintah melalui pelayanan publik.
Namun, saat ini bupati definitif belum juga melaksanakan roda pemerintahan karena pasca konflik bersenjata, masyarakat nduga telah mengamankan diri ke 4 kabupaten yakni Kabupaten Wamena, Lanny Jaya, Timika, dan Jayapura.
"Masyarakat di Nduga saat ini sangat merindukan campur tangan pemerintah untuk mengembalikan mereka di tempat semula dan memberikan bantuan seperti, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan yang terpenting pemda bisa fasilitasi untuk kembalikan mereka di tempat yang mereka mau tinggal dengan rasa aman," katanya.
Leri Gwijangge menjelaskan, keterlambatan anggaran tersebut membuat semua pelayanan publik terkendala.
Dirinya berharap DPA segera dibagi kepada semua OPD dan aparatur sipil yang ada di Kabupaten Nduga.
"Saat ini sebagian masyarakat mengalami kelaparan dan untuk keluar mencari makan di kebun sudah trauma karena pengalaman buruk yang dialami masyarakat Nduga yaitu sering terjadi penembakan, penculikan, dan yang lainnya," jelasnya.
Dirinya berpendapat bahwa ABPD tersebut adalah milik rakyat Kabupaten Nduga, dan mereka punya hak untuk dapat membantu serta memberi jaminan hidup dalam kondisi krisis saat ini.
tulis komentar anda