Khofifah Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Penerima Program Kesejahteraan Sosial
Kamis, 01 April 2021 - 11:49 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan bantuan pada warga. Foto SINDOnews
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pemutakhiran data para penerima program kesejahteraan sosial. Upaya tersebut untuk mengakselerasi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan administrasi penerima program.
“Data di lapangan ini sangat dinamis sekali. Misal ada data yang berubah karena penambahan anggota keluarga, penambahan harta kekayaan karena warisan, kepindahan ataupun pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia dan lain sebagainya," kata Gubernur Khofifah , Kamis (1/4/2021).
Khofifah mengatakan, dalam melakukan update dan pemutakhiran data, prosesnya harus dimulai dari hulu atau tingkat bawah seperti RT, RW, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke hilir yakni tingkat pusat. Baca juga: Khofifah Dorong Petani Manfaatkan KUR untuk Budidaya Porang dan Alpukat Pameling
Hal ini dikarenakan proses pengurusan administrasi terkecil dimulai dari tingkat bawah. Seperti pengajuan surat keterangan kematian, surat nikah, hingga surat pengantar kerja. Sehingga mobilitas penduduk diketahui lebih awal dari wilayah administratif terkecil yaitu desa dan kelurahan. “Kalau kita berangkat dari undang-undang penanganan fakir miskin, maka proses update data itu dimulai di lurah dan desa,” kata mantan Menteri Sosial ini.
“Data di lapangan ini sangat dinamis sekali. Misal ada data yang berubah karena penambahan anggota keluarga, penambahan harta kekayaan karena warisan, kepindahan ataupun pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia dan lain sebagainya," kata Gubernur Khofifah , Kamis (1/4/2021).
Khofifah mengatakan, dalam melakukan update dan pemutakhiran data, prosesnya harus dimulai dari hulu atau tingkat bawah seperti RT, RW, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke hilir yakni tingkat pusat. Baca juga: Khofifah Dorong Petani Manfaatkan KUR untuk Budidaya Porang dan Alpukat Pameling
Hal ini dikarenakan proses pengurusan administrasi terkecil dimulai dari tingkat bawah. Seperti pengajuan surat keterangan kematian, surat nikah, hingga surat pengantar kerja. Sehingga mobilitas penduduk diketahui lebih awal dari wilayah administratif terkecil yaitu desa dan kelurahan. “Kalau kita berangkat dari undang-undang penanganan fakir miskin, maka proses update data itu dimulai di lurah dan desa,” kata mantan Menteri Sosial ini.
Lihat Juga :