Beroperasi Mulai 19 Maret, Tol Layang AP Pettarani Gratis Sampai 2 April
Kamis, 18 Maret 2021 - 18:17 WIB
Terkait nilai tarif, Anwar belum bisa memberikan angka pasti. Tapi diprediksi berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000. Tarif yang nantinya juga tertuang dalam SK Menteri tersebut akan memuat tarif untuk setiap jenis atau golongan kendaraan.
"Usulan tarif sesuai dengan investasi, belum bisa saya jawab, range bergerak sekitar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu. Karena nilai seperti ini," terangnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Bandara Udara Toraja Paling Unik
Tak hanya menunggu SK dari Kementerian PUPR , kepuasan dan keberterimaan pengguna juga menjadi penilaian penting dalam penyesuaian tarif. Tapi pengelola akan berupaya mengedukasi masyarakat karena investasi pembagunan Jalan Tol Layang AP Pettarani berasal dari pihak swasta sehingga harus ada pengembalian.
"Kalau kita merencanakan 3 April untuk tarif, ini tegantung sosialisasi. Mulai nanti malam beroperasi (18/3), melihat animo masyarakat soal kepuasan pelanggan. Kalau masyarakat sudah menerima akan efektif bisa dilakukan. Kalau Kementerian PUPR menilai masyarakat belum bisa menerima, bisa saja ditunda. Tapi kan masyarakat diedukasi, namanya investasi harus ada pengembalian," papar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit.
"Usulan tarif sesuai dengan investasi, belum bisa saya jawab, range bergerak sekitar Rp9 ribu sampai Rp10 ribu. Karena nilai seperti ini," terangnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Bandara Udara Toraja Paling Unik
Tak hanya menunggu SK dari Kementerian PUPR , kepuasan dan keberterimaan pengguna juga menjadi penilaian penting dalam penyesuaian tarif. Tapi pengelola akan berupaya mengedukasi masyarakat karena investasi pembagunan Jalan Tol Layang AP Pettarani berasal dari pihak swasta sehingga harus ada pengembalian.
"Kalau kita merencanakan 3 April untuk tarif, ini tegantung sosialisasi. Mulai nanti malam beroperasi (18/3), melihat animo masyarakat soal kepuasan pelanggan. Kalau masyarakat sudah menerima akan efektif bisa dilakukan. Kalau Kementerian PUPR menilai masyarakat belum bisa menerima, bisa saja ditunda. Tapi kan masyarakat diedukasi, namanya investasi harus ada pengembalian," papar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit.
Lihat Juga :