Nur Kanita Tegaskan Penunjukan Plt Ketua KNPI Makassar Sudah Sesuai Mekanisme
Selasa, 09 Februari 2021 - 20:45 WIB
Sementara itu, Sekretaris DPD I KNPI Sulsel , Agus Rasyid Butu menyebut, sebelum menunjuk Plt, pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan.
Untuk DPD II KNPI Kota Makassar misalnya, setelah periode kepengurusan Ryo Christopher Aviary berakhir Agustus tahun lalu, pihak KNPI Sulsel sudah memberikan kebijakan untuk menunda musyawarah daerah (musda). Pasalnya bertepatan dengan pandemi Covid-19 dan pilwalkot Makassar 2020 .
Baca juga: KNPI Sulsel Sumbang 1.000 Botol Disinfektan ke Gugus Tugas Covid-19 Makassar
"Kita setujui musda KNPI Kota Makassar ditunda dengan syarat kepengurusan Ryo harus mempersiapkan musda dalam waktu tiga bulan sejak Agustus 2020. Hanya saja, hingga masa tiga bulan itu berakhir KNPI Makassar belum juga mengeluarkan jadwal musda. Makanya DPD I KNPI Sulsel harus mengambil langkah organisasi dengan mengambil alih kepengurusan KNPI Makassar dengan menunjuk Plt," tegas Agus.
"Sejatinya, proses ini sudah sesuai dengan prosedural yang ada. Sebab kita sudah mengagendakan konsolidasi dan komunikasi. Namun tidak ada respons yang positif (untuk menggelar musda). Makanya tak perlu ada riak-riak lagi," demikian Agus.
Untuk DPD II KNPI Kota Makassar misalnya, setelah periode kepengurusan Ryo Christopher Aviary berakhir Agustus tahun lalu, pihak KNPI Sulsel sudah memberikan kebijakan untuk menunda musyawarah daerah (musda). Pasalnya bertepatan dengan pandemi Covid-19 dan pilwalkot Makassar 2020 .
Baca juga: KNPI Sulsel Sumbang 1.000 Botol Disinfektan ke Gugus Tugas Covid-19 Makassar
"Kita setujui musda KNPI Kota Makassar ditunda dengan syarat kepengurusan Ryo harus mempersiapkan musda dalam waktu tiga bulan sejak Agustus 2020. Hanya saja, hingga masa tiga bulan itu berakhir KNPI Makassar belum juga mengeluarkan jadwal musda. Makanya DPD I KNPI Sulsel harus mengambil langkah organisasi dengan mengambil alih kepengurusan KNPI Makassar dengan menunjuk Plt," tegas Agus.
"Sejatinya, proses ini sudah sesuai dengan prosedural yang ada. Sebab kita sudah mengagendakan konsolidasi dan komunikasi. Namun tidak ada respons yang positif (untuk menggelar musda). Makanya tak perlu ada riak-riak lagi," demikian Agus.
Lihat Juga :