Pemprov Sulsel Terima 13 Unit Ambulans dan Damkar dari Ehime Jepang
Jum'at, 05 Februari 2021 - 11:35 WIB
Gubernur Sulsel Prof, HM Nurdin Abdullah menerima sebanyak 13 unit Ambulans dan Damkar dari Ehime Jepang yang diserahkan langsung perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Gedung Karaeng Pattingalloang, Gubernuran, Jumat (5/2/2021). Foto SINDOnews
MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof, HM Nurdin Abdullah menerima sebanyak 13 unit Ambulans dan Damkar dari Ehime Jepang yang diserahkan langsung perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Gedung Karaeng Pattingalloang, Gubernuran, Jumat (5/2/2021).
"Hari ini kita dapat berkah yang sudah dilakukan kerjasama sejak tahun 2009 yaitu bantuan Damkar dan Ambulans jumlah 13 unit dan akan menyusul lagi 21 unit akan di kirim secara bertahap," beber Nurdin Abdullah. Baca juga: Belanda Dukung Pengembangan Sekolah Lapang Digital untuk Petani Enrekang
Dari segi keuangan, Damkar dan Ambulans ini menguntungkan bagi Pemprov Sulsel, sebab selain tidak dibayar, biaya masuk di Indonesia juga hanya membayar ongkos pengiriman sebanyak Rp 30 juta per 1 contener.
"Satu contener itu biaya nya Rp 30 juta, apalagi biaya masuk juga tidak ada dan ini kan hibah kita cuman membayar ongkos. Ini tentu lebih hemat dari segi anggaran, tapi tidak berarti layanan pada masyarakat itu harus terhenti," ujarnya.
"Hari ini kita dapat berkah yang sudah dilakukan kerjasama sejak tahun 2009 yaitu bantuan Damkar dan Ambulans jumlah 13 unit dan akan menyusul lagi 21 unit akan di kirim secara bertahap," beber Nurdin Abdullah. Baca juga: Belanda Dukung Pengembangan Sekolah Lapang Digital untuk Petani Enrekang
Dari segi keuangan, Damkar dan Ambulans ini menguntungkan bagi Pemprov Sulsel, sebab selain tidak dibayar, biaya masuk di Indonesia juga hanya membayar ongkos pengiriman sebanyak Rp 30 juta per 1 contener.
"Satu contener itu biaya nya Rp 30 juta, apalagi biaya masuk juga tidak ada dan ini kan hibah kita cuman membayar ongkos. Ini tentu lebih hemat dari segi anggaran, tapi tidak berarti layanan pada masyarakat itu harus terhenti," ujarnya.
Lihat Juga :