Sosiolog UGM Ungkap Penyebab Carut-marut Penyaluran Bansos COVID-19
Sabtu, 16 Mei 2020 - 09:19 WIB
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna. Foto/Dok Pribadi
YOGYAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) , baik berupa uang maupun paket sembako, kepada rakyat yang terdampak COVID-19. Namun dalam penyalurannya tidak berjalan mulus, beberapa masyarakat mengeluh tidak menerima bantuan tersebut.
Pengamat Sosial UGM , Hempri Suyatna mengatakan, akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan bansos salah sasaran karena proses pendataan di tingkat daerah belum valid. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya.
"Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," katanya, Jumat (15/5/2020).(Baca juga: Presiden Akui Data Bermasalah Jadi Kendala Penyaluran Bansos )
Selain itu, alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Sinkronisasi antar stakeholder masih lemah. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup dan program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden dan bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan
Pengamat Sosial UGM , Hempri Suyatna mengatakan, akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan bansos salah sasaran karena proses pendataan di tingkat daerah belum valid. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya.
"Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," katanya, Jumat (15/5/2020).(Baca juga: Presiden Akui Data Bermasalah Jadi Kendala Penyaluran Bansos )
Selain itu, alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Sinkronisasi antar stakeholder masih lemah. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup dan program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden dan bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan
Lihat Juga :