Berpotensi Gagal Konstruksi, Dewan Harap Penyelesaian Kasus RS Batua
Rabu, 20 Januari 2021 - 08:46 WIB
Basement Rumah Sakit Batua dipenuhi air. Pembangunan rumah sakit ini ditemukan sejumlah kejanggalan oleh Penyidik Polda Sulsel. Foto: Sindonews/Muchtamir Zaide
MAKASSAR - Kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua masih menunggu hasil audit BPK RI (21/01/2021) mendatang, meski demikian hasil penyelidikan Polda Sulsel ditemukan indikasi proyek gagal konstruksi.
Potensi tesebut diketahui setelah banyaknya kejanggalan yang ditemukan penyidik Polda Sulsel saat meninjau proyek rumah sakit yang menelan anggaran miliaran tersebut, semisal dinding dan lantai yang tipis, tangga yang tidak simetris, dan adanya tekanan dari atas.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, dirinya tidak ingin berkomentar banyak lantaran keputusan selanjutnya masih harus menunggu hasil penyelidikan dan audit gedung.
"Kasusnya kita serahkan ke penyidik, kita tidak mau campuri itu, kelanjutannya kita masih tunggu hasil audit apakah bisa dilanjut tidak," katanya.
Dirinya berharap hasil penyelidikan dapat secepatnya keluar. Dia mengatakan, jika pembangunan gedung nantinya tidak memungkinkan atau gagal konstruksi, pihaknya telah menyediakan opsi agar anggaran awal pembangunan tahap II sebesar Rp20 milliar tersebut dialihkan ke pengembangan puskesmas .
Kendati demikian, upaya ini masih harus menunggu anggaran perubahan karena kebijakan penganggaran telah disepakati pada APBD 2021.
"Jadi itu sisa tunggu perubahan kan, kitakan sudah siapkan anggaran untuk itu, tapi tidak bisa serta merta karena ada aturan kita tunggu anggaran perubahan dulu September," tukas Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi D lainnya Irwan Djafar mengatakan, pihaknya telah mendapat kabar terkait hasil penyelidikan sementara gedung tersebut.
Potensi tesebut diketahui setelah banyaknya kejanggalan yang ditemukan penyidik Polda Sulsel saat meninjau proyek rumah sakit yang menelan anggaran miliaran tersebut, semisal dinding dan lantai yang tipis, tangga yang tidak simetris, dan adanya tekanan dari atas.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, dirinya tidak ingin berkomentar banyak lantaran keputusan selanjutnya masih harus menunggu hasil penyelidikan dan audit gedung.
"Kasusnya kita serahkan ke penyidik, kita tidak mau campuri itu, kelanjutannya kita masih tunggu hasil audit apakah bisa dilanjut tidak," katanya.
Dirinya berharap hasil penyelidikan dapat secepatnya keluar. Dia mengatakan, jika pembangunan gedung nantinya tidak memungkinkan atau gagal konstruksi, pihaknya telah menyediakan opsi agar anggaran awal pembangunan tahap II sebesar Rp20 milliar tersebut dialihkan ke pengembangan puskesmas .
Kendati demikian, upaya ini masih harus menunggu anggaran perubahan karena kebijakan penganggaran telah disepakati pada APBD 2021.
"Jadi itu sisa tunggu perubahan kan, kitakan sudah siapkan anggaran untuk itu, tapi tidak bisa serta merta karena ada aturan kita tunggu anggaran perubahan dulu September," tukas Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi D lainnya Irwan Djafar mengatakan, pihaknya telah mendapat kabar terkait hasil penyelidikan sementara gedung tersebut.
tulis komentar anda