Survei JSPP: Implementasi Protokol Kesehatan Warga Kota Bandung Rendah
Jum'at, 15 Januari 2021 - 04:11 WIB
BANDUNG - Komunitas Bandung Kolaborasi bersama Jaringan Survei Pemuda dan Pelajar (JSPP) menilai, pemahaman warga Kota Bandung terkait protokol kesehatan (prokes) berbanding terbalik dengan implementasinya. SINDOnews/Agung
BANDUNG - Komunitas Bandung Kolaborasi bersama Jaringan Survei Pemuda dan Pelajar (JSPP) menilai, pemahaman warga Kota Bandung terkait protokol kesehatan (prokes) berbanding terbalik dengan implementasinya.
Penilaian tersebut merupakan salah satu temuan hasil survei Evaluasi Kinerja Pemerintah di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Menurut Masyarakat Kota Bandung yang digelar oleh JSPP. Berdasarkan hasil survei, JSPP menilai, implementasi prokes oleh warga Kota Bandung rendah.
Direktur JSPP, Salman Hamdani menyatakan, perbandingan antara pemahaman dan implementasi prokes warga Kota Bandung masih jomplang. Di satu sisi, pemahaman warga Kota Bandung terhadap prokes tinggi, namun dalam tataran implementasinya masih rendah.
Dia memaparkan, dalam survei yang melibatkan 500 responden dari berbagai kalangan itu, pemahaman dan keyakinan warga Kota Bandung dalam menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan COVID-19 sangat tinggi, bahkan persentasenya rata-rata di atas 90 persen.
Namun, lanjut dia, dalam tataran implementasinya, persentase hasil survei yang diperoleh rata-rata di kisaran 50 persen. Dia menyebutkan, kebiasaan warga Kota Bandung dalam menggunakan masker hanya 63 persen, menjaga jarak 54 persen, menghindari kerumunan 55 persen, dan mencuci tangan 67 persen.
"Artinya, implementasi warga Kota Bandung dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah," ujar Salman saat merilis hasil survei JSPP di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).
Selain temuan tersebut, lanjut Salman, pihaknya juga menemukan fakta bahwa 10 persen warga Kota Bandung tidak percaya terhadap informasi soal COVID-19, tidak khawatir dengan COVID-19, dan tidak yakin pemerintah mampu menangani COVID-19.
"Selain itu, dari berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang cenderung berbeda dengan harapan masyarakat, yakni pengetatan kegiatan ekonomi (hanya 31 persen yang setuju) dan kebijakan pembelajaran online (hanya 42 persen yang setuju)," paparnya. Baca: Bocah Pembunuh Teller Cantik Bank BUMN di Denpasar Mulai Jalani Sidang.
Penilaian tersebut merupakan salah satu temuan hasil survei Evaluasi Kinerja Pemerintah di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Menurut Masyarakat Kota Bandung yang digelar oleh JSPP. Berdasarkan hasil survei, JSPP menilai, implementasi prokes oleh warga Kota Bandung rendah.
Direktur JSPP, Salman Hamdani menyatakan, perbandingan antara pemahaman dan implementasi prokes warga Kota Bandung masih jomplang. Di satu sisi, pemahaman warga Kota Bandung terhadap prokes tinggi, namun dalam tataran implementasinya masih rendah.
Dia memaparkan, dalam survei yang melibatkan 500 responden dari berbagai kalangan itu, pemahaman dan keyakinan warga Kota Bandung dalam menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan COVID-19 sangat tinggi, bahkan persentasenya rata-rata di atas 90 persen.
Namun, lanjut dia, dalam tataran implementasinya, persentase hasil survei yang diperoleh rata-rata di kisaran 50 persen. Dia menyebutkan, kebiasaan warga Kota Bandung dalam menggunakan masker hanya 63 persen, menjaga jarak 54 persen, menghindari kerumunan 55 persen, dan mencuci tangan 67 persen.
"Artinya, implementasi warga Kota Bandung dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah," ujar Salman saat merilis hasil survei JSPP di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).
Selain temuan tersebut, lanjut Salman, pihaknya juga menemukan fakta bahwa 10 persen warga Kota Bandung tidak percaya terhadap informasi soal COVID-19, tidak khawatir dengan COVID-19, dan tidak yakin pemerintah mampu menangani COVID-19.
"Selain itu, dari berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang cenderung berbeda dengan harapan masyarakat, yakni pengetatan kegiatan ekonomi (hanya 31 persen yang setuju) dan kebijakan pembelajaran online (hanya 42 persen yang setuju)," paparnya. Baca: Bocah Pembunuh Teller Cantik Bank BUMN di Denpasar Mulai Jalani Sidang.
tulis komentar anda