Bantu Warga Terdampak Covid-19, Bogor Buka Dapur Umum
Jum'at, 17 April 2020 - 08:52 WIB
"DTKS ini diintervensi dari APBN dengan program PKH dan program sembako, tapi tidak semua yang dibantu karena anggaran APBN terbatas. Jadi yang dibantu ada 35.923 KK untuk sembakonya dan PKH ada 29.466 KK," ujarnya.
Dia menambahkan, antara program PKH dan BPNT ada yang beririsan, sehingga ketika di verifikasi dan validasi (verval) jumlah yang sudah dibantu dari APBN adalah 41.845 KK."Kemudian pemerintah pusat melakukan perluasan bantuan sejumlah 30.010 KK.Jadi DTKS (71.111 KK) semuanya clear dibantu dari APBN dan APBD Provinsi," katanya.Kemudian ada bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Hasil dari verval jumlah yang akan dibantu untuk Kota Bogor sebanyak 8.046 KK. "Mulai kemarin disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp 500 ribu yang terdiri dari bantuan langsung sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu," katanya.Untuk Non DTKS, sementara ini jumlahnya ada 43.531 KK yang berasal dari pendataan wilayah, kemudian di verval (verifikasi dan validasi) menjadi 41.838 yang ber-NIK dan sisanya tidak ber-NIK 1.693 KK. Selanjutnya yang tidak ber-NIK diusulkan ke provinsi dan ternyata provinsi memberikan kuota 31.285 KK.
"Kemudian sisa data yang diusulkan yang tidak tercover kita tambah dengan yang tidak ber-NIK atau (jumlah usulan 43.531 KK - kuota 31.285 KK = 12.246 KK), nanti sisanya (12.246 KK) kita akan bantu melalui APBD Kota Bogor dari Bansos tidak terencana," sebutnya.
Ia menjelaskan nantinya per-KK yang tidak menerima bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran pengajuan Rp 22 Miliar dari APBD Kota Bogor. "Untuk realisasinya masih menunggu persetujuan dari TAPD," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus bahan pokok kepada 2,6 juta jiwa warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di saat pandemi virus corona. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Saat ini kami masih mendata, sementara sudah ada 100 ribu lebih orang calon penerima bantuan ini si Kota Bogor," tuturnya.
Dia menambahkan, antara program PKH dan BPNT ada yang beririsan, sehingga ketika di verifikasi dan validasi (verval) jumlah yang sudah dibantu dari APBN adalah 41.845 KK."Kemudian pemerintah pusat melakukan perluasan bantuan sejumlah 30.010 KK.Jadi DTKS (71.111 KK) semuanya clear dibantu dari APBN dan APBD Provinsi," katanya.Kemudian ada bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Hasil dari verval jumlah yang akan dibantu untuk Kota Bogor sebanyak 8.046 KK. "Mulai kemarin disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp 500 ribu yang terdiri dari bantuan langsung sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu," katanya.Untuk Non DTKS, sementara ini jumlahnya ada 43.531 KK yang berasal dari pendataan wilayah, kemudian di verval (verifikasi dan validasi) menjadi 41.838 yang ber-NIK dan sisanya tidak ber-NIK 1.693 KK. Selanjutnya yang tidak ber-NIK diusulkan ke provinsi dan ternyata provinsi memberikan kuota 31.285 KK.
"Kemudian sisa data yang diusulkan yang tidak tercover kita tambah dengan yang tidak ber-NIK atau (jumlah usulan 43.531 KK - kuota 31.285 KK = 12.246 KK), nanti sisanya (12.246 KK) kita akan bantu melalui APBD Kota Bogor dari Bansos tidak terencana," sebutnya.
Ia menjelaskan nantinya per-KK yang tidak menerima bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran pengajuan Rp 22 Miliar dari APBD Kota Bogor. "Untuk realisasinya masih menunggu persetujuan dari TAPD," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus bahan pokok kepada 2,6 juta jiwa warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di saat pandemi virus corona. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Saat ini kami masih mendata, sementara sudah ada 100 ribu lebih orang calon penerima bantuan ini si Kota Bogor," tuturnya.
(mhd)
Lihat Juga :