Pemkab Sinjai Terima Penghargaan Peduli HAM dari Kemenkumham RI
Senin, 14 Desember 2020 - 13:19 WIB
Pemkab Sinjai menerima penghargaan kabupaten peduli HAM dari Kemenkumham RI. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah. Foto: Humas Pemkab Sinjai
MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Penerimaan penghargaan secara nasional itu, dirangkaikan dengan peringatan hari HAM sedunia 2020 yang dilaksanakan di kantor Kemenkumham RI secara virtual.
Baca juga: Peduli HAM, Indah Putri Indriani Dapat Penghargaan dari Kemenkumham RI
Sementara untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), prosesi penerimaan penghargaan tersebut dilangsungkan di Hotel Claro Makassar yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah , Senin (14/12/2020).
Sekda Sinjai, Akbar yang mewakili Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) menerima penghargaan itu menyampaikan bahwa, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas komitmen Pemkab Sinjai dalam melaksanakan program pembangunan dengan mengacu pada rencana aksi HAM.
Di samping itu kata Akbar, lahirnya berbagai produk hukum daerah yang ditujukan untuk penguatan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor pendukung pencapaian penghargaan tersebut.
Penerimaan penghargaan secara nasional itu, dirangkaikan dengan peringatan hari HAM sedunia 2020 yang dilaksanakan di kantor Kemenkumham RI secara virtual.
Baca juga: Peduli HAM, Indah Putri Indriani Dapat Penghargaan dari Kemenkumham RI
Sementara untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), prosesi penerimaan penghargaan tersebut dilangsungkan di Hotel Claro Makassar yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah , Senin (14/12/2020).
Sekda Sinjai, Akbar yang mewakili Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) menerima penghargaan itu menyampaikan bahwa, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas komitmen Pemkab Sinjai dalam melaksanakan program pembangunan dengan mengacu pada rencana aksi HAM.
Di samping itu kata Akbar, lahirnya berbagai produk hukum daerah yang ditujukan untuk penguatan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor pendukung pencapaian penghargaan tersebut.
Lihat Juga :