Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Bareskrim, Mulyadi Tetap Bisa Ikut Pilgub Sumbar
Sabtu, 05 Desember 2020 - 19:04 WIB
Penetapan tersangka terhadap Mulyadi, tidak mempengaruhi keikutsertaannya di Pilgub Sumatera Barat. Foto/Ist.
PADANG - Mulyadi calon gubernur Sumatera Barat, ditetapkan tersangka oleh Bareskrim, KPU Sumatera Barat, menilai selagi dia menjadi tersangka maka itu tidak akan mempengaruhi keikutsertaan pada Pilgub 9 Desember mendatang, kecuali putusannya sudah inkrah dan jenis putusan tersebut.
(Baca juga: Ditetapkan Tersangka Jelang Coblosan, Kuasa Hukum Cagub Sumbar: Konspirasi Menzalimi )
"Kalau statusnya tersangka tidak ada pengaruhnya, KPU tidak ikut urusan itu. Itu kan urusan pihak pasangan calon. KPU tidak ada komentar soal itu," ujarnya Komisioner KPU Sumatera Barat, Izwarni, Sabtu (%/12/2020).
Kecuali kata Izwarni, jika pelanggaran yang dilakukannya memenuhi syarat untuk dibatalkan dengan proses yang telah inkrah, atau benar-benar terbukti secara inkrah, Mulyadi bisa dibatalkan sebagai peserta Pilgub Sumatera Barat . Namun itu tergantung dengan apa keputusan inkrahnya.
"Kalau sudah putusan inkrah, bisa digugurkan, tentu dengan melihat dulu apakah inkrahnya bergantung dengan pembatalan calon atau tidak, tergantung jenis kesalahan di keputusannya nanti," ungkapnya.
Sambung Izwarni, jika keputusan tersebut keluar setelah hari pemilihan 9 Desember, dan Mulyadi dinyatakan menang, maka KPU Sumatera Barat, bisa membatalkan keterpilihannya namun jenis kesalahan apa dulu.
(Baca juga: Usai Mabuk Miras Bersama di Diskotek, Pemuda di Manado Tikam Teman Sendiri )
"Kalau misalnya terpilih, kita batalkan jadi calon terpilih. Itu ada undang-undangnya, jadi tergantung keputusannya apa, kalau memang dalam keputusan bisa membatalkan maka bisa saja dibatalkan, kalau tidak ya tidak kita batalkan tergantung kesalahannya," katanya.
Mulyadi dijerat dengan UU No. 6/2020 Pasal 187 ayat 1 terkait kampanye di luar jadwal dengan ancaman pidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp1.000.000.
(Baca juga: Ditetapkan Tersangka Jelang Coblosan, Kuasa Hukum Cagub Sumbar: Konspirasi Menzalimi )
"Kalau statusnya tersangka tidak ada pengaruhnya, KPU tidak ikut urusan itu. Itu kan urusan pihak pasangan calon. KPU tidak ada komentar soal itu," ujarnya Komisioner KPU Sumatera Barat, Izwarni, Sabtu (%/12/2020).
Kecuali kata Izwarni, jika pelanggaran yang dilakukannya memenuhi syarat untuk dibatalkan dengan proses yang telah inkrah, atau benar-benar terbukti secara inkrah, Mulyadi bisa dibatalkan sebagai peserta Pilgub Sumatera Barat . Namun itu tergantung dengan apa keputusan inkrahnya.
"Kalau sudah putusan inkrah, bisa digugurkan, tentu dengan melihat dulu apakah inkrahnya bergantung dengan pembatalan calon atau tidak, tergantung jenis kesalahan di keputusannya nanti," ungkapnya.
Sambung Izwarni, jika keputusan tersebut keluar setelah hari pemilihan 9 Desember, dan Mulyadi dinyatakan menang, maka KPU Sumatera Barat, bisa membatalkan keterpilihannya namun jenis kesalahan apa dulu.
(Baca juga: Usai Mabuk Miras Bersama di Diskotek, Pemuda di Manado Tikam Teman Sendiri )
"Kalau misalnya terpilih, kita batalkan jadi calon terpilih. Itu ada undang-undangnya, jadi tergantung keputusannya apa, kalau memang dalam keputusan bisa membatalkan maka bisa saja dibatalkan, kalau tidak ya tidak kita batalkan tergantung kesalahannya," katanya.
Mulyadi dijerat dengan UU No. 6/2020 Pasal 187 ayat 1 terkait kampanye di luar jadwal dengan ancaman pidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp1.000.000.
(eyt)
tulis komentar anda