Geo Dipa Libatkan Seluruh Stakeholder Kawal Proyek Strategis Nasional PLTP Patuha 2
Jum'at, 04 Desember 2020 - 17:01 WIB
"Kami sadar betul GeoDipa tidak hanya berbicara mengenai manisnya proyek setelah beroperasi, namun GeoDipa juga menyampaikan risiko-risiko yang akan dihadapi," ungkap Ruswan.
Sementara itu, Kepala Resor Pemangkuan Hutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani Ciwidey, Zamil Abdul Aziz menuturkan, saat ini, GeoDipa sedang melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurutnya, per Januari 2020 lalu, pemerintah pusat mengalihkan sejumlah izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada BKPM. Izin yang ditangani oleh Kepala BKPM dari Kementerian LHK meliputi Izin IPPKH dan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
"Kami berharap agar kepengurusan itu segera selesai dengan clean and clear seperti kepengurusan IPPKH PLTP GeoDipa sebelumnya. Sehingga, saat IPPKH selesai, lahan tersebut bisa digunakan untuk pengeboran sumur," katanya
Sementara itu, Kepala Resor Pemangkuan Hutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani Ciwidey, Zamil Abdul Aziz menuturkan, saat ini, GeoDipa sedang melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurutnya, per Januari 2020 lalu, pemerintah pusat mengalihkan sejumlah izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada BKPM. Izin yang ditangani oleh Kepala BKPM dari Kementerian LHK meliputi Izin IPPKH dan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
"Kami berharap agar kepengurusan itu segera selesai dengan clean and clear seperti kepengurusan IPPKH PLTP GeoDipa sebelumnya. Sehingga, saat IPPKH selesai, lahan tersebut bisa digunakan untuk pengeboran sumur," katanya
(msd)
tulis komentar anda