Warga Bekasi Wajib Bawa Surat Tugas dari Perusahaan Bila Naik KRL Commuter Line
Senin, 11 Mei 2020 - 14:55 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.Foto/SINDOnews/dok
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meminta warganya yang masih bekerja di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan akan menggunakan transportasi massal, terutama kereta rel listrik (KRL) Commuter Line untuk segera menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan saat naik tranportasi masal.Dokumen berupa surat tugas dari tempat kerja tersebut nantinya wajib ditunjukan kepada petugas.
"Bagi masyarakat Bekasi yang rutin menggunakan KRL untuk pergi kerja agar menyiapkan surat tugas, hal ini untuk antisipasi jika mulai diberlakukan," ungkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kepada SINDOnews, Senin (11/5).
Menurut dia, Kota Bekasi sangat setuju dengan kebijakan ini diterapkan di wilayah Jabodetabek, sehingga pergerakan orang menggunakan transportasi masal ini bisa terkontrol."Yang mau naik KRL harus ada surat tugas. Harus ada keterangan bahwa dia bekerja di sektor yang dikecualikan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, warga Bekasi yang masih bekerja menggunakan KRL sebagai angkutan pulang-pergi, untuk segera mengurus surat tugas kepada tempat dia bekerja. Nantinya, surat itu menjadi bukti, jika yang bersangkutan memiliki kepentingan jelas untuk menggunakan angkutan umum.
"Bagi masyarakat Bekasi yang rutin menggunakan KRL untuk pergi kerja agar menyiapkan surat tugas, hal ini untuk antisipasi jika mulai diberlakukan," ungkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kepada SINDOnews, Senin (11/5).
Menurut dia, Kota Bekasi sangat setuju dengan kebijakan ini diterapkan di wilayah Jabodetabek, sehingga pergerakan orang menggunakan transportasi masal ini bisa terkontrol."Yang mau naik KRL harus ada surat tugas. Harus ada keterangan bahwa dia bekerja di sektor yang dikecualikan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, warga Bekasi yang masih bekerja menggunakan KRL sebagai angkutan pulang-pergi, untuk segera mengurus surat tugas kepada tempat dia bekerja. Nantinya, surat itu menjadi bukti, jika yang bersangkutan memiliki kepentingan jelas untuk menggunakan angkutan umum.
Lihat Juga :