Dikunjungi Bappenas, Ini yang Disampaikan Kepala Bakamla Zona Maritim Tengah
Jum'at, 20 November 2020 - 07:55 WIB
Dikunjungi Bappenas, Ini yang Disampaikan Kepala Bakamla Zona Maritim Tengah. Foto/SINDOnews/Sub
MANADO - Kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing masih terjadi, itu juga dibarengi dengan potensi penyelundupan material bernilai ekonomi yang bisa merugikan negara, maupun potensi penyelundupan benda berbahaya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah (Bakamla ZMTh) Laksma Bakamla Drs. Leonidas Braksan, saat menerima kunjungan kerja tim dari Bappenas di Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla ZMTh, Kelurahan Manembo-nembo, Bitung, Sulawesi Utara.
"Potensi kerawanan keselamatan laut juga tinggi karena kesadaran atas keselamatan masih sering diabaikan oleh para pengguna jasa maritim.” Ujar Leonidas, Kamis (19/11/2020).
Pada kesempatan tersebut Leonidas membeberkan tugas pokok dan fungsi Bakamla di wilayah Zona Maritim Tengah yang mencakup 12 provinsi. Meliputi seluruh provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Selain itu, ia juga memaparkan secara umum tiga isu keamanan laut yang ada di wilayah kerjanya, yaitu ancaman kejahatan trans nasional terutama yang berada di wilayah perbatasan laut Indonesia - Filipina, potensi kerawanan kedaulatan Indonesia dan permasalahan navigasi laut, serta persaingan perebutan sumber daya laut.
Sinergitas yang selama ini dilaksanakan Bakamla ZMTh menurut Leonidas terbatas pada pola kerja dilapangan tapi tidak mempengaruhi tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kebijakan.
"Jadi Omnibus Law Keamanan Laut diharapkan ada dasar hukumnya untuk mensinergikan kebijakan dan kegiatan, serta penindakan di sektor maritim," kata Leonidas.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Karoren) Mabes Bakamla Laksma Bakamla Hanarko Jodhi turut memaparkan pentingnya membangun sistem peringatan dini, sistem teknologi informasi yang canggih serta pengembangan SDM yang mumpuni untuk mengawaki peralatan tersebut.
Pertukaran informasi terkait sektor kemanan dan keselamatan laut oleh sejumlah instansi maritim dan pemegang kebijakan juga sangat penting untuk dibina.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah (Bakamla ZMTh) Laksma Bakamla Drs. Leonidas Braksan, saat menerima kunjungan kerja tim dari Bappenas di Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla ZMTh, Kelurahan Manembo-nembo, Bitung, Sulawesi Utara.
"Potensi kerawanan keselamatan laut juga tinggi karena kesadaran atas keselamatan masih sering diabaikan oleh para pengguna jasa maritim.” Ujar Leonidas, Kamis (19/11/2020).
Pada kesempatan tersebut Leonidas membeberkan tugas pokok dan fungsi Bakamla di wilayah Zona Maritim Tengah yang mencakup 12 provinsi. Meliputi seluruh provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Selain itu, ia juga memaparkan secara umum tiga isu keamanan laut yang ada di wilayah kerjanya, yaitu ancaman kejahatan trans nasional terutama yang berada di wilayah perbatasan laut Indonesia - Filipina, potensi kerawanan kedaulatan Indonesia dan permasalahan navigasi laut, serta persaingan perebutan sumber daya laut.
Sinergitas yang selama ini dilaksanakan Bakamla ZMTh menurut Leonidas terbatas pada pola kerja dilapangan tapi tidak mempengaruhi tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kebijakan.
"Jadi Omnibus Law Keamanan Laut diharapkan ada dasar hukumnya untuk mensinergikan kebijakan dan kegiatan, serta penindakan di sektor maritim," kata Leonidas.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Karoren) Mabes Bakamla Laksma Bakamla Hanarko Jodhi turut memaparkan pentingnya membangun sistem peringatan dini, sistem teknologi informasi yang canggih serta pengembangan SDM yang mumpuni untuk mengawaki peralatan tersebut.
Pertukaran informasi terkait sektor kemanan dan keselamatan laut oleh sejumlah instansi maritim dan pemegang kebijakan juga sangat penting untuk dibina.
tulis komentar anda