Timwas Covid-19 DPR Kritik Gugus Tugas dalam Koordinasi antar Kementerian/Lembaga
Sabtu, 09 Mei 2020 - 11:35 WIB
Timwas Covid-19 DPR Kritik Gugus Tugas dalam Koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Foto/Istimewa
JAKARTA - Tim Pengawas Covid-19 DPR RI mendatangi Gugus Tugas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (8/5/2020). Tim memberikan banyak masukan kepada Gugus Tugas agar memaksimalkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penanganan wabah Covid-19.
"Gugus Tugas harus terus menjembatani agar tidak ada tabrakan antar institusi dalam kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19," kata Anggota Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah.
Sinergitas antara pusat dan daerah, lanjut Erma juga sangat minim dan perlu terus dimakaimalkan. Ini Terbukti dalam beberapa kasus terlihat belum sejalan antara kebijakan pusat dengan daerah. (Baca juga : Doni Monardo: Mudik Tetap Dilarang, Titik! )
Dirinya menilai wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi. Dalam hal ini, gugus tugas belum secara maksimal mengagregasi peran masyarakat sipil termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kami berharap Gugus Tugas dapat menjadi pionir melakukan mediasi seluruh kepentingan untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Gugus Tugas sebaiknya mengintegrasikan Kementerian dan Lembaga sehingga tidak ada mispersepsi antara Kementerian dan Lembaga maupun antara pusat dengan daerah agar tidak membingungkan masyarakat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
"Gugus Tugas harus terus menjembatani agar tidak ada tabrakan antar institusi dalam kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19," kata Anggota Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah.
Sinergitas antara pusat dan daerah, lanjut Erma juga sangat minim dan perlu terus dimakaimalkan. Ini Terbukti dalam beberapa kasus terlihat belum sejalan antara kebijakan pusat dengan daerah. (Baca juga : Doni Monardo: Mudik Tetap Dilarang, Titik! )
Dirinya menilai wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi. Dalam hal ini, gugus tugas belum secara maksimal mengagregasi peran masyarakat sipil termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kami berharap Gugus Tugas dapat menjadi pionir melakukan mediasi seluruh kepentingan untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Gugus Tugas sebaiknya mengintegrasikan Kementerian dan Lembaga sehingga tidak ada mispersepsi antara Kementerian dan Lembaga maupun antara pusat dengan daerah agar tidak membingungkan masyarakat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
(nfl)
tulis komentar anda