Petugas Ambulans DKI di-PHK lantaran Ngotot Bentuk Serikat Pekerja
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 15:44 WIB
Sopir ambulans menggelar demo penolakan PHK di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tiga petugas Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melalui proses yang berlaku. Mereka dinyatakan bersalah karena membentuk serikat pekerja dan menuntut agar kepala UPT AGD Dinkes menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, telah memutus hubungan kerja dengan tiga petugas AGD dengan hormat. Sebelum di-PHK, pihaknya telah melakukan pembinaan selama enam bulan kepada yang bersangkutan. (Baca juga: 3 Pengurus di-PHK, Puluhan Sopir Ambulans Geruduk Kantor Anies)
"Selama enam bulan itu harus ikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau dibilang terancam PHK tidak juga," ujarnya, Jumat (23/10/2020).
Secara kelembagaan, UPT AGD adalah unit kerja perangkat daerah (UKPD) berada di bawah Dinas Kesehatan. Artinya, seluruh gaji dan tunjangan didapatkan dari APBD DKI dan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu tidak diperkenankan para pegawainya memiliki serikat pekerja seperti halnya pegawai swasta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan, telah memutus hubungan kerja dengan tiga petugas AGD dengan hormat. Sebelum di-PHK, pihaknya telah melakukan pembinaan selama enam bulan kepada yang bersangkutan. (Baca juga: 3 Pengurus di-PHK, Puluhan Sopir Ambulans Geruduk Kantor Anies)
"Selama enam bulan itu harus ikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau dibilang terancam PHK tidak juga," ujarnya, Jumat (23/10/2020).
Secara kelembagaan, UPT AGD adalah unit kerja perangkat daerah (UKPD) berada di bawah Dinas Kesehatan. Artinya, seluruh gaji dan tunjangan didapatkan dari APBD DKI dan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu tidak diperkenankan para pegawainya memiliki serikat pekerja seperti halnya pegawai swasta.
Lihat Juga :