Dugaan Politik Uang, Muhamad-Saraswati dan Azizah-Ruhamaben Dilaporkan ke Bawaslu
Rabu, 21 Oktober 2020 - 17:36 WIB
Sebagai penguat laporannya, Fauzan menambahkan bukti terlampir penyebutan nominal bukan hanya dilakukan saat pemaparan visi-misi, juga disebarkan melalui flyer dalam kampanye di media sosial."Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang, di antaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum," ungkapnya.
Pelanggaran atas pasal tersebut, mulai dari pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku."Dalam Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ayat 2, sanksi administratif berupa diskualifikasi pencalonannya. Bawaslu bisa melakukan pembatalan pasangan calon," katanya.
Dalam Pasal 187 a ayat 2 UU Pilkada juga mengatur sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang, yakni sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dengan ancaman denda hingga Rp 1 miliar. "GPPB meminta masyarakat untuk tidak terlena dengan tawaran atau iming-iming hadiah, baik itu berupa uang, jabatan, atau lain sebagainya. masyarakat jangan tergiur iming-iming atau janji kandidat," ucapnya.
Pelanggaran atas pasal tersebut, mulai dari pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku."Dalam Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ayat 2, sanksi administratif berupa diskualifikasi pencalonannya. Bawaslu bisa melakukan pembatalan pasangan calon," katanya.
Dalam Pasal 187 a ayat 2 UU Pilkada juga mengatur sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang, yakni sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dengan ancaman denda hingga Rp 1 miliar. "GPPB meminta masyarakat untuk tidak terlena dengan tawaran atau iming-iming hadiah, baik itu berupa uang, jabatan, atau lain sebagainya. masyarakat jangan tergiur iming-iming atau janji kandidat," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :