DPRD DKI Dukung Kelanjutan Proyek Pelabuhan Marunda

Dia mengaku heran omongan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak didengarkan oleh KBN. Padahal, Pemprov DKI punya jatah kursi direksi di KBN, tapi belum juga dilantik sampai sekarang terhadap orang-orang yang sudah dikirim. Direksi KBN dari Pemprov DKI sudah kosong hampir 3 tahunan.

“Sampai sekarang RUPS tidak pernah diangkat, itu makanya mandek di situ. Kita mau cari celah itu,” ucapnya. (Baca juga: DPRD Jakarta Bentuk Pansus KBN Soal Polemik Proyek Pelabuhan Marunda)

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi hanya berharap sebagai investor butuh kepastian hukum untuk keberlangsungan pembangunan dermaga atau pier 2 Pelabuhan Marunda. Meski proses hukum sudah selesai semua sampai tingkat kasasi, tapi tanpa adanya dukungan dari pemegang saham juga percuma.

“Kalau sebagai investor, kami ingin bagaimana masalah ini cepat selesai. Karena sudah 8 tahun mulai masalah gugatan hingga masalah pemberian saham. Proses hukum sudah kita lewati, bagaimana kesinambungan antara pemegang saham ini bisa jalan sinergi. Sekarang walau hukum sudah selesai, tapi pemegang saham lain tidak mendukung ya tidak bisa jalan atau beda konsep,” ujar Widodo.

Nah, dia melihat DPRD membentuk Pansus KBN untuk mewakili Pemprov DKI mengingat punya saham di KBN. Makanya, dia berharap ada win-win solution agar bisa dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi.