DPRD: PSBB Jakarta Kurang Efektif Karena Tak Didukung Daerah Penyangga
Kamis, 08 Oktober 2020 - 06:05 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengakui bahwa pengetatan PSBB di Ibu Kota yang sudah berjalan sejak 14 September, kurang efektif. FOTO/DOK/dprd-dkijakartaprov.go.id
JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengakui bahwa pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota yang sudah berjalan sejak 14 September, kurang efektif. Sebab, kata dia, pengetatan PSBB Jakarta tidak didukung dengan kebijakan dari daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
"Ya saya kira kurang efektif karena tidak didukung daerah-daerah penyangga sekeliling Jakarta yang mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan, dan lain-lain," kata Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).
Pengetatan PSBB Jakarta akan berakhir pada 11 Oktober 2020 mendatang. Namun memang, kasus konfirmasi positif corona (COVID-19) di Jakarta belum mengalami penurunan yang signifikan. Justru, kasus COVID-19 di Jakarta terus bertambah dengan jumlah di atas 1.000. (Baca juga: PSBB Diperketat, Kasus Harian Positif Covid-19 Masih di Atas 1.000 )
Aziz pun meminta agar pemerintah pusat turun tangan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta agar pemerintah pusat membuat satu regulasi penanganan COVID-19 antara Jakarta dengan beberapa wilayah penyangga. Sehingga, Jakarta dan daerah penyangganya mempunyai satu kebijakan yang sama dalam menangani COVID-19.
"Ya saya kira kurang efektif karena tidak didukung daerah-daerah penyangga sekeliling Jakarta yang mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan, dan lain-lain," kata Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).
Pengetatan PSBB Jakarta akan berakhir pada 11 Oktober 2020 mendatang. Namun memang, kasus konfirmasi positif corona (COVID-19) di Jakarta belum mengalami penurunan yang signifikan. Justru, kasus COVID-19 di Jakarta terus bertambah dengan jumlah di atas 1.000. (Baca juga: PSBB Diperketat, Kasus Harian Positif Covid-19 Masih di Atas 1.000 )
Aziz pun meminta agar pemerintah pusat turun tangan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta agar pemerintah pusat membuat satu regulasi penanganan COVID-19 antara Jakarta dengan beberapa wilayah penyangga. Sehingga, Jakarta dan daerah penyangganya mempunyai satu kebijakan yang sama dalam menangani COVID-19.
Lihat Juga :