5 Kepala Daerah di Jabar Kembali Desak Kemenhub Stop Operasional Commuter Line

"Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kita meminta agar diterapkan aturan yang ketat. Contohnya seperti yang para kepala daerah sampaikan, pertama adalah penambahan gerbong, pengaturan kembali jam operasional misalnya ditambah lagi jamnya,” ujar Bima.

“Tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun. Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekadar main tidak bisa," lanjut Bima. (Baca juga; 3 Penumpang KRL Positif COVID-19 Bukan Warga Bogor )

KKesepakatan tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. "Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil swab test di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan swab test di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan," pungkasnya.