BNPP dan Pemkab Kepulauan Meranti Percepat Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Dia mengusulkan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak. Pertama, peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Kedua, pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan untuk mengatasi abrasi yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi garis pangkal kedaulatan negara serta lahan pertanian masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu keluar masuk resmi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme yang legal, aman, dan tertib.

Di bidang pelayanan dasar, Pemkab Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis kepulauan.

Asmar berharap program revitalisasi sekolah dapat diperluas agar menjangkau seluruh wilayah perbatasan.

Mengenai Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar menjelaskan proses verifikasi lapangan telah diselesaikan terhadap 763 calon penerima bantuan.