Perbarui IPKP PPKP Daruba, BNPP Soroti Transportasi hingga Infrastruktur Morotai
Minggu, 28 Juni 2026 - 23:56 WIB
BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian.
Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan investasi, sarana pendukung, dan akses pasar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Mororai turut menjadi sorotan. Potensi wisata bahari dan sejarah Morotai, termasuk peninggalan Perang Dunia II, dinilai belum berkembang optimal karena keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI juga melakukan peninjauan ke Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, yang terdampak abrasi pantai. Kerusakan tanggul pengaman pantai menyebabkan garis pantai semakin mundur dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
BNPP RI menilai pengukuran IPKP PPKP Daruba 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target IPKP PPKP nasional pada 22 PPKP sebesar 0,60. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Morotai diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi perbatasan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan investasi, sarana pendukung, dan akses pasar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Mororai turut menjadi sorotan. Potensi wisata bahari dan sejarah Morotai, termasuk peninggalan Perang Dunia II, dinilai belum berkembang optimal karena keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI juga melakukan peninjauan ke Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, yang terdampak abrasi pantai. Kerusakan tanggul pengaman pantai menyebabkan garis pantai semakin mundur dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
BNPP RI menilai pengukuran IPKP PPKP Daruba 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target IPKP PPKP nasional pada 22 PPKP sebesar 0,60. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Morotai diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi perbatasan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(cip)
Lihat Juga :