Perbarui IPKP PPKP Daruba, BNPP Soroti Transportasi hingga Infrastruktur Morotai
Minggu, 28 Juni 2026 - 23:56 WIB
loading...
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI melaksanakan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Morotai. Foto/istimewa
A
A
A
MOROTAI - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) RI melaksanakan Pengukuran dan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Kegiatan tersebut dilakukan di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Daruba, Kamis, 24 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BNPP RI dalam mengidentifikasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat perencanaan intervensi pemerintah pusat di kawasan perbatasan.
Pengukuran tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran, perwakilan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta Camat Morotai Selatan. Pengukuran IPKP PPKP dilaksanakan pada PPKP Daruba yang memiliki satu kecamatan delineasi, yakni Kecamatan Morotai Selatan.
Baca juga: BNPP Perkuat Pengawasan Perbatasan RI-Timor Leste via Survei Pengendalian Jalur Tak Resmi di Belu
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R. Maith, menegaskan pengukuran IPKP PPKP bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Kegiatan ini penting untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis dan tantangan, serta menjadi dasar perumusan program dan kebijakan yang membutuhkan intervensi kementerian/lembaga,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Irjen Pol. Maith menekankan percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah terluar memerlukan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat. Menurutnya, pengukuran IPKP PPKP Daruba juga menyoroti perlunya penguatan peran Morotai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia
“Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor unggulan,” katanya.
Irjen Pol. Maith memaparkan, konektivitas transportasi menjadi salah satu isu krusial. Frekuensi penerbangan Ternate–Morotai yang masih terbatas, demikian pula layanan Tol Laut dan kapasitas pelabuhan, dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta daya saing ekonomi kawasan.
BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian.
Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan investasi, sarana pendukung, dan akses pasar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Mororai turut menjadi sorotan. Potensi wisata bahari dan sejarah Morotai, termasuk peninggalan Perang Dunia II, dinilai belum berkembang optimal karena keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI juga melakukan peninjauan ke Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, yang terdampak abrasi pantai. Kerusakan tanggul pengaman pantai menyebabkan garis pantai semakin mundur dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
BNPP RI menilai pengukuran IPKP PPKP Daruba 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target IPKP PPKP nasional pada 22 PPKP sebesar 0,60. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Morotai diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi perbatasan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BNPP RI dalam mengidentifikasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat perencanaan intervensi pemerintah pusat di kawasan perbatasan.
Pengukuran tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran, perwakilan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta Camat Morotai Selatan. Pengukuran IPKP PPKP dilaksanakan pada PPKP Daruba yang memiliki satu kecamatan delineasi, yakni Kecamatan Morotai Selatan.
Baca juga: BNPP Perkuat Pengawasan Perbatasan RI-Timor Leste via Survei Pengendalian Jalur Tak Resmi di Belu
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R. Maith, menegaskan pengukuran IPKP PPKP bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Kegiatan ini penting untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis dan tantangan, serta menjadi dasar perumusan program dan kebijakan yang membutuhkan intervensi kementerian/lembaga,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Irjen Pol. Maith menekankan percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah terluar memerlukan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat. Menurutnya, pengukuran IPKP PPKP Daruba juga menyoroti perlunya penguatan peran Morotai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia
“Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan dukungan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor unggulan,” katanya.
Irjen Pol. Maith memaparkan, konektivitas transportasi menjadi salah satu isu krusial. Frekuensi penerbangan Ternate–Morotai yang masih terbatas, demikian pula layanan Tol Laut dan kapasitas pelabuhan, dinilai menghambat mobilitas, distribusi logistik, serta daya saing ekonomi kawasan.
BNPP RI memandang perlu adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi transportasi, penambahan frekuensi penerbangan, peningkatan layanan Tol Laut, dan penguatan infrastruktur pelabuhan. Selain itu, optimalisasi potensi perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian.
Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan investasi, sarana pendukung, dan akses pasar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga hilirisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Mororai turut menjadi sorotan. Potensi wisata bahari dan sejarah Morotai, termasuk peninggalan Perang Dunia II, dinilai belum berkembang optimal karena keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI juga melakukan peninjauan ke Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, yang terdampak abrasi pantai. Kerusakan tanggul pengaman pantai menyebabkan garis pantai semakin mundur dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.
BNPP RI menilai pengukuran IPKP PPKP Daruba 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target IPKP PPKP nasional pada 22 PPKP sebesar 0,60. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Morotai diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi perbatasan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(cip)
Lihat Juga :
