Polemik Film Pesta Babi, Aktivis Jakarta: Pancasila Mengajarkan Kritik Beradab
Minggu, 31 Mei 2026 - 13:53 WIB
Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi
Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.
Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.
Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.
"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.
Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.
Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.
Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.
Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.
"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.
Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.
Lihat Juga :