Cegah Penyelewengan Dana Desa, Misbakhun Dorong Kades di Pasuruan Paham Pengelolaan Keuangan

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. "Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa," ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa. Menurutnya, saat ini masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Misbakhun menekankan pentingnya peran BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara. Ia mendorong para kades aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan ujung paling depan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.